SUKABUMIUPDATE.com - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukabumi, melaksanakan workshop monitoring dan evaluasi (monev) penanggulangan kemiskinan, di salah satu hotel Jalan Selabintana, Kecamatan Sukabumi, Kamis (6/12/2018). Sistem monitoring dan evaluasi berguna untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang disusun mempunyai sistem kendali serta hasil dapat diukur.
“Sistem monitoring dan evaluasi bertujuan memastikan terpantaunya pelaksanaan program sehingga efektifitas, efesiensi dan transparansi program lebih terjamin,” ujar Sekretaris Bapedda Kabupaten Sukabumi, Asep Rahmat Mulyana kepada sukabumiupdate.com.
Selain itu, kata Asep sistem monitoring dan evaluasi ini perlu menjelaskan tentang siapa, bagaimana periode pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Apakah periode monitoring disesuaikan dengan renja dan anggaran yang tersedia. “Selanjutnya mejelaskan tentang instrumen yang akan digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi,” ucapnya.
BACA JUGA: Bappeda Gelar Workshop Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi
Dalam konteks pengendalian pelaksanaan program nasional di daerah, tambah Asep fungsi utama yang perlu dijalankan oleh OPD adalah memantau dan mengevaluasi pelaksaan program. Khususnya untuk mengetahui kinerja realisasi pencapian target.
“Penyerapan dana, kendala yang dihadapi, serta implementasi atau pengembangan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pelaksanaan program di masa yang akan mendatang. Dengan menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi ini, OPD juga diharapkan dapat memperoleh informasi yang bermanfaat untuk mengembangkan inisiatif program daerah. Selain itu untuk memperkuat sinergi antar program yang sudah berjalan,” jelasnya.
Proses pemantauan dan evasluasi akan menghasilkan informasi berupa analisis kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, analisis indikator kinerja kunci dan implementasi program serta evaluasi pelaksanaan, capaian dan efektivitas program.
“Pemantauan dan evaluasi akan mendukung pengambilan kebijakan. Informasi hasil pemantauan dan evaluasi membantu pemerintah dengan menyediakan bukti-bukti yang berkaitan dengan efektivitas pelayanan dan program, baik segi biaya maupun hasil,” katanya.
Pemantauan dan evaluasi ini juga membantu pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian pada tingkat Sektor, Program, dan Proyek. Dalam konteks ini, informasi hasil pemantauan dan evaluasi membantu dalam mengidentifikasi permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksaan program.
“Manfaat lain yang tidak kalah penting dari pemantauan dan evaluasi adalah meningkatkan transparansi dan menerapkan prinsip akuntabilitas publik. Informasi hasil pemantauan dan evaluasi menyediakan bukti dasar tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat,” tegasnya.
BACA JUGA: FGD Ke-3 Bappeda Jabar, FKDB Usulkan Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan
Melalui worksop ini, Asep berharap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi ini mampu mensinergikan berbagi program dan kegiatan dari para pihak. “Sehingga pada gilirannya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Sukabumi lebih baik,” tandasnya.
Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Yudi Indriawan menambahkan pada intinya dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi bisa lebih fokus, lebih mengintegrasikan berbagi program dari berbagai stakeholder.
“Selama ini kita kesulitan dalam mengevaluasi dan memonitoring program-program penanggulangan kemiskinan, baik yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah, seperti oleh perusahan, baznas dan lain sebagainya,” paparnya.
Sistem informasi ini berbasis internet dan android, sehingga siapa saja bisa mengakses. Bahkan jika masyarakat atau komunitas punya program kegiatan bisa di kasih akses dan pasword serta bisa mengentri data sendiri. “Nanti kita yang memvalidasinya, sebab membantu Sukabumi itu bukan hanya pemerintah tapi semuanya juga bisa,” pungkasnya.
