SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Deni Gunawan, menggelar Reses I Tahun Sidang 2026 di kediamannya, Kampung Kebon Cau, Desa Babakanpari, Kecamatan Cidahu, Kamis (5/2/2026).
Dalam agenda tersebut, Deni secara terbuka memaparkan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami efisiensi besar-besaran. Ia menjelaskan bahwa jumlah titik reses kali ini dikurangi dari biasanya enam titik menjadi hanya tiga titik (Rabu-Jumat) demi menyesuaikan ketersediaan anggaran.
“Betul, ini agenda reses pertama di tahun 2026. Kita melaksanakan reses dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Satu hari di satu titik desa. Kenapa sekarang hanya tiga titik, karena kita menyesuaikan. Sebelumnya enam titik, sekarang karena efisiensi anggaran,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa poin terpenting dari kegiatan reses ini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat agar memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Deni menjelaskan bahwa anggaran Kabupaten Sukabumi terdampak efisiensi sekitar Rp720 miliar pada transfer ke daerah (TKD).
“Kita ingin informasi ini tersampaikan supaya masyarakat tidak bingung dan tidak kecewa. Anggaran Kabupaten Sukabumi terkena efisiensi sekitar 720 miliar. Ini harus dipahami bersama,” katanya.
Baca Juga: Reses di Cicurug Sukabumi, Deni Gunawan Dorong Pemberantasan Bank Emok dan Penguatan UMKM
Pemangkasan ini, lanjut Deni, berdampak domino hingga ke tingkat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) kini rata-rata hanya berada di angka Rp370 juta. Kondisi ini menuntut kepala desa untuk bekerja ekstra keras dalam mengatur skala prioritas pembangunan.
“Saya juga membantu para kepala desa untuk menyampaikan kepada warganya terkait pengurangan ADD dari DD. Pak kades berusaha keras supaya pemerataan pembangunan tetap jalan meskipun anggarannya minim di tahun ini,” jelasnya.
Meski demikian, Deni menyampaikan optimisme bahwa kondisi anggaran akan kembali stabil pada 2027. Ia menyebut kebijakan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang dianggap mendesak.
“Insya Allah di tahun 2027 lewat reses ini akan stabil kembali. Karena kebijakan pemerintah pusat saat ini memang memprioritaskan sektor-sektor yang harus didahulukan,” ucapnya.
Menurut Deni, penyampaian informasi dalam kegiatan reses sangat penting agar masyarakat tidak serta-merta menyalahkan pemerintah desa maupun anggota dewan ketika pembangunan belum bisa direalisasikan.
“Undangan reses ini harus punya pengetahuan. Jangan sampai selalu menyalahkan kepala desa atau dewan. Regulasi dan anggaran itu kadang ada dan tiada. Itu kuncinya kenapa informasi reses ini penting,” tambahnya.
Terkait aspirasi warga, Deni mengungkapkan bahwa masyarakat memahami dampak pengurangan anggaran terhadap pembangunan pada 2026 hingga 2027. Untuk itu, ia mengaku terus berkolaborasi dengan kepala desa melalui pemanfaatan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Apa yang tidak bisa teratasi hari ini, mudah-mudahan dengan kolaborasi bisa sedikit membantu. Anggota dewan punya hak memberikan pokok-pokok pikiran, dan saya pergunakan itu supaya masyarakat tidak terlalu kecewa,” katanya.
Baca Juga: Reses 2026, Ketua DPRD Sukabumi Ingatkan Kades: Usulan Pembangunan Harus Masuk SIPD
Ia mencontohkan, dari yang sebelumnya mampu mengusulkan empat ruas jalan, kini hanya dua ruas yang dapat direalisasikan. Namun demikian, ia menilai yang terpenting pembangunan tetap berjalan meskipun dilakukan secara bertahap.
Untuk aspirasi yang telah masuk dan didaftarkan pada 2026, Deni menyebut pembangunan jembatan penghubung dua desa menjadi salah satu kebutuhan utama. Usulan tersebut telah didaftarkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Jembatan ini sangat perlu karena menjadi penghubung dua desa. Sudah didaftarkan lewat SIPD. Tapi melihat kondisi hari ini, kita fokus dulu ke jalan kabupaten supaya roda perekonomian tetap berjalan,” ujarnya.
Deni menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang belum terealisasi.
“Ereun saya jadi dewan lamun teu bisa ngebantu,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa kebutuhan tiap desa berbeda-beda, mulai dari infrastruktur jalan lingkungan, pertanian, hingga persoalan sosial. Oleh karena itu, aspirasi disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Pada reses yang digelar di kediamannya tersebut, peserta berasal dari Desa Pondokkaso Tonggoh. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan perwakilan organisasi masyarakat Persatuan Cidahu, dan keesokan harinya dijadwalkan berlangsung di Desa Tenjolaya.
“Supaya satu kali reses, beberapa desa bisa terwakili. Itu bentuk efisiensi yang kami lakukan,” pungkasnya. (adv)
