SUKABUMIUPDATE.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melontarkan kritik keras terhadap wacana pemerintah untuk merelokasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Rencana tersebut sebelumnya dikemukakan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Pengampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Umi Marufah, menegaskan bahwa pemindahan satwa endemik langka dari habitat aslinya bukan perkara sederhana dan menuntut kajian ekologis yang sangat mendalam serta kehati-hatian tinggi.
Menurut Umi, langkah memindahkan badak Jawa yang selama ini beradaptasi di ekosistem alaminya justru berisiko memicu ancaman baru bagi kelangsungan hidup populasi satwa tersebut.
Baca Juga: Populasi Badak Jawa di Ujung Kulon Bertambah, 2 Anak dari Ambu dan Palasari
WALHI juga mempertanyakan alasan mitigasi bencana tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dijadikan landasan wacana relokasi. Pasalnya, populasi badak Jawa terbukti mampu bertahan hidup di kawasan Ujung Kulon selama berabad-abad melewati berbagai peristiwa alam ekstrem, termasuk letusan dahsyat Gunung Krakatau pada tahun 1883 silam.
Atas dasar itu, WALHI mendesak pemerintah agar membuka secara transparan urgensi maupun landasan ilmiah di balik rencana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo.
"Mengapa justru pemindahan badak yang dipilih, alih-alih memperkuat perlindungan habitat aslinya?" ujar Umi seperti dikutip dari Suara.com, Minggu (15/11/2026).
Soroti Dugaan Motif Tambang dan Ancaman Kepunahan
Lebih jauh, Umi mengungkapkan bahwa pihaknya turut mencermati berkembangnya dugaan bahwa wacana relokasi badak Jawa tersebut berkelindan dengan kepentingan potensi pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon, yang selama ini terbentur status perlindungan sebagai kawasan taman nasional.
Baca Juga: Nenek 79 Tahun di Cidadap Sukabumi Hilang Usai Pamit ke Sawah, Tim Gabungan Sisir Sekitar Sungai
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa indikasi tersebut masih bersifat dugaan awal dan belum terverifikasi kebenarannya.
"Namun, dugaan tersebut belum dapat kami konfirmasi karena masih memerlukan penelusuran dan investigasi lebih lanjut," kata Umi.
Terlepas dari berbagai spekulasi yang beredar, WALHI menyatakan sikap tegas menolak upaya pemindahan badak Jawa keluar dari habitat alaminya apabila tidak disertai dasar ilmiah dan kajian ekologis yang akuntabel kepada publik.
"Prioritas pemerintah seharusnya adalah melindungi habitat, memperkuat upaya konservasi, dan mengatasi berbagai ancaman terhadap populasi badak Jawa, bukan justru mengambil langkah yang berpotensi semakin mendekatkan satwa langka ini pada kepunahan," tegas Umi.
Sebelumnya, wacana relokasi sejumlah Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur dibeberkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo,saat hadir di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Menurut adik kandung Presiden Prabowo Subianto tersebut, posisi geografis Ujung Kulon sangat rentan terhadap potensi tsunami yang dipicu oleh aktivitas Gunung Anak Krakatau.
“Karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau, pusat itu terancam. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo,” ujar Hashim.
Meski begitu, Hashim menegaskan bahwa rencana boyongan satwa langka (Rhinoceros sondaicus) ini masih sebatas wacana. Eksekusinya tidak bisa sembarangan karena pemerintah harus meneliti kecocokan ekosistem Alas Purwo, kondisi kesehatan badak, hingga kesiapan infrastruktur kawasan tujuan.
Tak hanya soal riset, biaya relokasi antarprovinsi ini dipastikan sangat membengkak. Oleh karena itu, di forum COP31, pemerintah mulai membuka “karpet merah” bagi lembaga maupun donatur internasional untuk ikut mendanai pembangunan habitat baru ini. Hashim menawarkan opsi pendanaan lewat skema forest financing dalam Tropical Forest Forever Facility (TFFF).
“Nanti mungkin ada lembaga internasional, donatur dan sebagainya ingin membiayai. Kan perlu dana. Ada sebagian yang tertarik membiayai pendirian tempat baru di Alas Purwo,” imbuhnya.
Sumber: Suara.com
