SUKABUMIUPDATE.com - Di sebuah sudut kota Makassar, hidup seorang anak perempuan bernama Naila Syamsul. Ia tinggal di rumah kecil yang nyaris roboh bersama keluarganya. Ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan, penghasilan pas-pasan, dan kehidupan mereka sangat sederhana. Namun dari keterbatasan itulah, kisah Naila mulai menyentuh banyak hati, termasuk hati Presiden Prabowo Subianto.
Kisah Naila tak hanya berhenti di Makassar. Saat Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, berkeliling ke berbagai daerah, ia mengaku sering bertemu anak-anak lain dengan kisah serupa.
“Saya ketemu ‘Naila’ di Bekasi, di Bantargebang, di Kabupaten Bogor, dan hari ini mungkin saya bertemu 'Naila' versi Sukabumi,” ungkapnya saat kunjungan ke lokasi Sekolah Rakyat di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu (4/6/2025).
Program Sekolah Rakyat, menurut Qodari, memang dirancang untuk anak-anak seperti Naila mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, dengan masa depan yang nyaris tak terlihat. “Karena itulah program ini sangat tepat jika dipegang oleh Kementerian Sosial,” katanya.
Baca Juga: KSP dan Kemensos Tinjau Kesiapan Sekolah Rakyat di Sukabumi
Bukan tanpa alasan. Kemensos memiliki semua yang dibutuhkan, data anak-anak miskin yang terverifikasi lewat pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), infrastruktur yang bisa dialihfungsikan, hingga pengalaman dalam mengelola layanan boarding.
Sekolah Rakyat sendiri bukan sekadar tempat belajar. Ia akan menjadi rumah kedua, tempat anak-anak belajar ilmu, membangun karakter, dan mengasah keterampilan. Mereka akan tinggal di asrama, mendapatkan pendampingan intensif, dan diarahkan agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan yang sudah menjerat keluarganya selama bertahun-tahun.
Di Sukabumi, lokasi pertama yang digunakan adalah Sentra Phala Martha di Kahuripan, bangunan milik Kemensos yang dulunya difungsikan sebagai tempat layanan bagi Orang dengan HIV/AIDS. Pelayanan itu kini dipindah ke lokasi lain di Jalan Randu, sementara bangunan di Kahuripan direnovasi ringan agar layak dijadikan sekolah.
Herman Koswara, Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Kemensos, menjelaskan bahwa 100 siswa jenjang SLTP dari Kabupaten Sukabumi akan mulai belajar di sana pada Juli 2025. “Kami sedang siapkan renovasi minor demi keamanan dan kenyamanan siswa. Ini bagian dari arahan Presiden untuk memastikan pelayanan publik kita betul-betul memadai,” katanya.
Baca Juga: Muhammad Jaenudin Bicara Penyelenggaraan Kesehatan di Jabar: Rp20 Miliar Alokasi Gakinda
Kemensos juga tidak berjalan sendiri. Untuk kurikulum dan guru, mereka bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, bahkan Kementerian PUPR untuk urusan pembangunan. “Ini program kolaboratif. Sekolah Rakyat adalah sekolah kita bersama,” ucap Qodari.
Secara nasional, pada tahap pertama, Sekolah Rakyat ditargetkan berdiri di 100 titik. Ada yang berada di aset milik Kemensos, ada pula yang memanfaatkan bangunan pemerintah daerah seperti Balai Latihan Kerja (BLK). Namun sifatnya sementara. Tahun kedua, seluruh lokasi akan dipindahkan ke bangunan permanen. Di sana, anak-anak bisa belajar mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA, semua tinggal di dalam.
Proses seleksi siswa dilakukan dengan ketat. Hanya anak-anak dari kelompok Desil 1 dalam data sosial ekonomi nasional yang diprioritaskan. Jika belum terpenuhi, baru dibuka ke Desil 2. Bahkan untuk memastikan akurasi data, tim Kemensos turun langsung ke lapangan melakukan ground checking.
“Naila Syamsul adalah contoh. Saat dicek, benar bahwa ia hidup dalam kondisi yang layak dibantu. Rumahnya rusak, orang tuanya tidak mampu. Maka kita bantu semuanya, rumahnya direlokasi, orang tuanya diberdayakan, dan Naila disekolahkan,” terangnya.
