SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah resmi memperketat jaminan hak-hak pekerja melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi baru ini membawa angin segar bagi para pekerja karena memperkuat kepastian pencairan hak pesangon sekaligus menutup celah perusahaan yang kerap mangkir dari kewajiban finansialnya pasca-Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Berdasarkan Bab XVI Pasal 253 dalam undang-undang tersebut, mulai Oktober 2027 perusahaan diwajibkan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) secara terpusat kepada lembaga khusus yang ditunjuk pemerintah, termasuk opsi pengelolaan melalui Danantara. Melalui mekanisme baru ini, perusahaan tidak lagi diizinkan mengelola dana cadangan pesangon secara mandiri melalui Dana Pensiun (Dapen) perusahaan maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang selama ini dinilai rentan terhadap risiko keuangan internal korporasi.
Kebijakan terpusat ini dirancang khusus untuk memastikan dana hak pekerja benar-benar aman dan terisolasi dari masalah operasional perusahaan. Dengan demikian, ketika terjadi PHK, para karyawan tidak perlu lagi khawatir mengalami kesulitan dalam mencairkan pesangon mereka.
Baca Juga: Healing ke Puncak Silala, Destinasi Trekking dengan Panorama Perbukitan di Bogor
Hapus Pengali Rendah dan Batasi Alasan Efisiensi
Selain memusatkan pengelolaan dana pesangon, aturan baru ini juga memberikan perlindungan substantif yang lebih kuat terhadap besaran hak yang diterima karyawan. Pemerintah resmi menghapus pengali pesangon 0,5 kali dan menetapkan ketentuan pengali minimal satu kali berdasarkan masa kerja pekerja. Langkah ini membuat besaran nilai pesangon yang wajib dibayarkan perusahaan menjadi lebih adil dan meningkat dibandingkan regulasi sebelumnya.
Tidak hanya itu, regulasi ini juga memperketat ruang gerak pengusaha dalam melakukan PHK dengan dalih efisiensi. Pembatasan tersebut ditujukan agar perusahaan tidak semena-mena memangkas jumlah tenaga kerja demi kepentingan bisnis sepihak tanpa alasan yang benar-benar akuntabel.
Tenggat Transisi bagi Perusahaan
Pemerintah memberikan masa transisi hingga Oktober 2027 bagi dunia usaha untuk melakukan pendataan pekerja, merapikan administrasi, serta memindahkan seluruh dana cadangan pesangon dari Dapen atau DPLK ke lembaga penpusatan yang ditunjuk. Aturan lebih detail mengenai besaran iuran, mekanisme penyetoran, hingga tata cara pencairan dana nantinya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen).
Baca Juga: Tren Kendaraan Listrik di Sukabumi: Roda Dua Lebih Diminati, Masih Tertinggal Dibanding Kota Besar
Pemerintah juga tidak main-main dalam menegakkan aturan perlindungan pekerja ini. Pelaku usaha yang mangkir atau gagal memenuhi ketentuan penyetoran DCP terancam sanksi administratif yang berat, pencabutan izin usaha, hingga ancaman sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penguatan regulasi ini diharapkan mampu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang jauh lebih adil, manusiawi, dan menjamin kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Sumber: Suara.com
