SUKABUMIUPDATE.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026. Langkah ini diambil menyusul perintah putusan Mahkamah Agung (MA) yang mewajibkan pembatalan surat keterangan nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 silam.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa dengan dicabutnya surat keterangan tersebut, persoalan administrasi penyetaraan pendidikan itu dianggap telah selesai. Pihaknya juga telah mengirimkan bukti pencabutan surat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Pencabutan Surat keterangan oleh Kemendikdasmen sudah dikirim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Masalah sudah selesai," ujar Mu'ti saat dihubungi pada Kamis, 12 November 2026, seperti dilansir dari tempo.co.
Meski demikian, Mu'ti memilih bungkam dan tidak menanggapi desakan berbagai pihak agar kementeriannya menggelar audit internal dan mengusut para pejabat yang terlibat dalam proses verifikasi administrasi pada 2019 lalu. Menurutnya, fokus kementerian saat ini adalah membenahi aturan untuk masa depan. "Masalah sudah selesai. Kita fokus pada aturan untuk masa depan," kata dia.
Baca Juga: Dugaan Korupsi 5 Proyek Jalan Provinsi, Ruas Jampangtengah–Kiaradua Sukabumi Rugi Rp1,53 Miliar
Desakan Audit Internal dan Investigasi Pejabat Terlibat
Sikap pemerintah yang menganggap masalah selesai menuai kritik tajam dari lembaga pemantau pendidikan. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pencabutan administrasi saja tidak cukup untuk menuntaskan persoalan secara substansial.
Presidium KIKA, Dodi Faedluloh, berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung secara jelas mengindikasikan adanya kegagalan dalam verifikasi administratif maupun substantif. Menurutnya, akuntabilitas kelembagaan tidak boleh berhenti sebatas pembatalan produk administrasi.
"Tanggung jawab administratif dan etik harus diperiksa, termasuk kemungkinan kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai pencabutan surat justru menjadi cara untuk menutup persoalan tanpa evaluasi kelembagaan. Akuntabilitas tak cukup berhenti pada pembatalan produk administrasi, tetapi harus menjangkau proses dan aktor yang melahirkan keputusan tersebut," tegas Dodi.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator JPPI Ubaid Matraji menegaskan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab adalah pejabat yang berwenang menandatangani serta jajaran birokrasi teknis yang melakukan verifikasi pada masa itu.
"Tidak lepas juga jajaran birokrasi teknis yang melakukan verifikasi fiktif atau asal-asalan. Mereka harus dimintai pertanggungjawaban administratif, etik, bahkan hukum jika terbukti ada unsur penyalahgunaan wewenang demi meloloskan dokumen yang tidak sah," ujar Ubaid.
Duduk Perkara Putusan Mahkamah Agung
Polemik ini bermula dari gugatan yang dilayangkan oleh Muhammad Subhan. Dalam putusan kasasi yang terbit pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan seluruh permohonan penggugat untuk membatalkan Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Surat keterangan tersebut menyatakan bahwa Gibran memiliki pengetahuan yang setara dengan sekolah menengah atas (SMA) peminatan akuntansi dan keuangan setelah menyelesaikan pendidikan di UTS Insearch, Australia. Dokumen inilah yang sebelumnya dilampirkan oleh Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.
Sumber: Tempo.co
