SUKABUMIUPDATE.com - Dugaan penyelewengan anggaran pada lima proyek infrastruktur strategis di Jawa Barat yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Salah satu proyek yang menjadi sorotan utama adalah rekonstruksi jalan provinsi ruas Jampangtengah–Kiaradua di Kabupaten Sukabumi dengan nilai kontrak mencapai Rp37,9 miliar.
Laporan Aduan (Lapdu) tersebut dilayangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Baladhika Adhiyasa Nusantara (BAN) terkait pengelolaan anggaran di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024. Langkah hukum ini ditempuh setelah BPK menemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan kekurangan volume pekerjaan di lapangan.
Pegiat Antikorupsi dari LSM BAN, Yunan Buwana, mengungkapkan bahwa pada proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Jampangtengah–Kiaradua yang dikerjakan oleh PT MWT, ditemukan kerugian negara akibat kekurangan volume pekerjaan yang cukup fantastis.
"Proyek ini mengalami kekurangan volume senilai Rp1,53 miliar," kata Yunan kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga: Jerman Permalukan Serbia 3-1 di UEFA Nations League, Florian Wirtz Cetak Brace
Menurut Yunan, anggaran proyek tersebut dicairkan dalam lima termin melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sepanjang periode 2 April hingga 29 November 2024. Ironisnya, pembayaran proyek telah dilunasi 100 persen meskipun hasil pengerjaan di lapangan menyalahi spesifikasi teknis.
Akumulasi Kerugian Tembus Rp7 Miliar
Berdasarkan catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, total akumulasi potensi kerugian sementara dari lima paket proyek jalan dan jaringan di Jawa Barat menembus angka Rp7 miliar. Selain ruas jalan di Kabupaten Sukabumi, empat proyek lainnya yang turut dilaporkan ke Kejati Jabar meliputi:
Ruas Cikajang–Pameungpeuk: Dikerjakan oleh PT FPP dengan nilai kontrak Rp25,4 miliar, mengalami kekurangan volume senilai Rp2,37 miliar.
Ruas Garut–Cikajang: Dikerjakan oleh PT FPP dengan nilai kontrak Rp15,8 miliar, mengalami kekurangan volume senilai Rp1,17 miliar.
Baca Juga: Tijjani Reijnders Hattrick, Belanda Gulung Yunani 7-0 di UEFA Nations League
Ruas Johar–Tegalloa: Dikerjakan oleh PT ACP dengan nilai kontrak Rp16,4 miliar, mengalami kekurangan volume senilai Rp1 miliar.
Ruas Tasikmalaya–Manonjaya: Dikerjakan oleh PT TPP dengan nilai kontrak Rp23,1 miliar, mengalami kekurangan volume senilai Rp946 juta.
Desak Proses Hukum Tetap Berjalan
Yunan menyoroti catatan dalam LHP BPK RI yang menyebutkan bahwa pihak penyedia jasa berjanji akan mengembalikan kelebihan bayar akibat kekurangan volume tersebut. Namun, pihaknya mempertanyakan realisasi dan bukti nyata penyetoran dana tersebut ke kas daerah.
"Dari pernyataan LHP BPK RI secara tertulis menyatakan bahwa pihak penyedia akan mengembalikan kelebihan bayar akibat kekurangan volume itu, tapi kita butuh bukti, apakah benar kerugian tersebut sudah disetorkan ke kas daerah," tegasnya.
Baca Juga: Cuaca Jabar 14 November 2026, Sukabumi Potensi Diguyur Hujan di Siang Hari
LSM BAN menekankan bahwa kesanggupan pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus unsur pidana. Proses hukum harus tetap berjalan untuk mengungkap pihak-pihak yang paling bertanggung jawab di balik penyimpangan anggaran tersebut.
"Laporan Aduan (Lapdu) sudah masuk ke Kejati Jabar, dan kami mendesak penyelidikan terhadap kasus ini agar diusut secara tuntas, terbuka, dan transparan," pungkas Yunan.
Sumber: IDN
