Target APBN 2026: Setoran Pajak Kurang Rp590,1 Triliun, Anggaran Belanja Negara Masih Ada Rp 945,2 Triliun

Target APBN 2026: Setoran Pajak Kurang Rp590,1 Triliun, Anggaran Belanja Negara Masih Ada Rp 945,2 Triliun

Ilustrasi. Pajak (Sumber : freepik)

SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah masih harus menghimpun pendapatan negara sebesar Rp590,1 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini demi memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, hingga 31 Oktober 2026, realisasi pendapatan negara baru menyentuh angka Rp2.618 triliun atau setara 83 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian pendapatan tersebut disokong oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target, serta kepabeanan dan cukai senilai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target. Sementara itu, pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sudah melampaui target berkat dorongan setoran dari penertiban kawasan hutan serta surplus Bank Indonesia.

Dari total kekurangan pendapatan yang harus dikejar hingga tutup tahun, sektor perpajakan dituntut menyumbang porsi terbesar, yakni sekitar Rp514 triliun. "Kita lihat pencapaian target akhir tahun semoga bisa penuhi," ujar Suahasil dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026) dilansir dari tempo.co.

Baca Juga: Jangan Sampai Tertinggal Kereta! Ini Jadwal Terbaru KA Pangrango Bogor-Sukabumi Mulai 1 Desember 2026

Meski masih menyisakan target besar, Suahasil mencatat kinerja penerimaan pajak hingga Oktober 2026 sebenarnya tumbuh positif sebesar 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini ditopang oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, kuatnya konsumsi dalam negeri, serta perbaikan sistem administrasi perpajakan.

Strategi Kejar Setoran Pajak dan Akselerasi Belanja

Menyikapi sisa waktu dua bulan yang krusial, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah ekstra untuk mengoptimalkan setoran. Direktorat Jenderal Pajak akan memfokuskan penggalian potensi pada sektor-sektor penyumbang utama, meliputi sektor perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, hingga transportasi dan pergudangan. Selain itu, pengawasan kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital juga akan diperketat.

Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga Oktober 2026 telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN, mencatatkan pertumbuhan 15,6 persen secara tahunan. Dengan demikian, pemerintah masih memiliki sisa alokasi belanja sebesar Rp945,2 triliun untuk dibelanjakan pada November dan Desember. Suahasil pun menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar segera mempercepat eksekusi belanja prioritas dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi.

Sumber: Tempo.co

Berita Terkini