SUKABUMIUPDATE.com – Kondisi keuangan Pemerintah Kota Sukabumi disebut tengah menghadapi tekanan yang berdampak pada tertundanya sebagian program pembangunan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari.
Menurut Rojab, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi fiskal daerah adalah menurunnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Kota Sukabumi pada periode kepemimpinan Dedi Mulyadi. Bahkan, pada tahun 2026 bantuan keuangan tersebut disebut tidak tersedia.
Rojab menjelaskan, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi selama ini diberikan dalam beberapa bentuk, diantaranya berupa pekerjaan fisik seperti pembangunan infrastruktur serta bantuan keuangan yang langsung masuk ke kas pemerintah daerah.
“Bantuan dari provinsi ada yang berbentuk pekerjaan atau pembangunan infrastruktur, ada juga yang berbentuk bantuan keuangan langsung ke kas pemerintah daerah,” kata Rojab kepada sukabumiupdate.com, Kamis (21/5/2026).
Baca Juga: Bupati: Hari Nelayan ke-66 Palabuhanratu Putar Roda Ekonomi Pesisir Sukabumi
Ia menilai, meskipun penggunaan anggaran tersebut memiliki aturan yang ketat sesuai peruntukannya, keberadaannya sangat membantu memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Kota Sukabumi.
Rojab menyebutkan, pada tahun 2025 Kota Sukabumi masih menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar Rp1,4 miliar. Namun dari jumlah tersebut, realisasi penyerapan anggaran hanya sekitar Rp700 juta yang digunakan untuk program Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Tahun 2025 masih ada sekitar Rp1,4 miliar, tetapi yang terserap sekitar Rp700 juta untuk KIS atau kesehatan,” ungkapnya.
Sementara pada tahun 2026, lanjut Rojab, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Kota Sukabumi tidak dialokasikan sama sekali.
“Tahun ini (2026) tidak ada sama sekali bantuan keuangan dari provinsi,” tambahnya.
Kondisi tersebut dinilai Rojab semakin memperparah kondisi keuangan Pemkot Sukabumi ditengah pemotongan dana Transfer ke Daerah yang mencapai Rp150 miliar.
Selain itu, kata Rojab, dari total APBD 2026 yang ditetapkan Rp1,175 triliun lebih, faktanya diperkirakan kekurangan sekitar Rp 38 miliar, yang mengakibatkan alokasi sejumlah program mendapat pengurangan dari jumlah yang telah ditetapkan.
"Makanya mungkin, kalau sampai akhir tahun ini tidak ada tambahan keuangan, dipastikan harus dilakukan pergeseran-pergeseran, yang tidak penting digeser ke yang penting," kata dia.
Lebih dari itu, Rojab juga melihat ada potensi kekurangan keuangan sekitar Rp 18 miliar untuk mengejart UHC (Universal Health Coverage) Kota Sukabumi dengan target 95 persen. "Makanya saat ini tidak lagi dialokasikan secara khusus, melainkan pembayaran langsung jika ada yang sakit," imbuhnya.
Terkait alasan nihilnya bantuan keuangan provinsi ke Kota Sukabumi. Rojab memastikan tidak mengetahui alasannya. "Saya tidak tahu, makanya saya juga melakukan upaya komunikasi dengan DPRD Jabar," tuturnya.
Terpisah, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menanggapi soal turunnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait alokasi bantuan keuangan tersebut. Menurutnya, tugas pemerintah daerah adalah terus mengusulkan bantuan setiap tahun agar program pembangunan tetap berjalan.
“Untuk bantuan provinsi, Pemkot akan tegak lurus bagaimana kebijakan dari Pemprov itu sendiri. Kita tugasnya mengusulkan untuk bantuan Pemprov ini selalu tiap tahun ada,” kata Ayep kepada sukabumiupdate.com.
Baca Juga: Cathlab RSUD Sekarwangi, Pasien Penyakit Jantung Tak Perlu Lagi Dirujuk ke Luar Kabupaten Sukabumi
Meski terjadi penyesuaian anggaran, Ayep menyebut Kota Sukabumi tetap mendapatkan bantuan dari Pemprov Jawa Barat pada tahun ini. Salah satu program yang akan mendapat dukungan anggaran yakni perbaikan Jalan Merbabu.
“Tahun ini alhamdulillah kita akan dapat Rp16 miliar lebih untuk perbaikan Jalan Merbabu, tapi nanti itu di anggaran perubahan. Sehingga fungsi daripada wali kota itu harus bisa berkomunikasi dengan Pemprov maupun pemerintah pusat,” ujarnya.
