SUKABUMIUPDATE.com - Kepala Prodi Sastra Sunda Universitas Padjadjaran, Gugun Gunardi mengatakan, wacana penggantian nama resmi Provinsi Jawa Barat menjadi Sunda berpotensi menyebabkan penyempitan wilayah kebudayaan.
Pasalnya kata Gugun, beberapa wilayah di Jawa Barat tidak didominasi oleh kebudayaan Sunda, melainkan sudah bercampur dengan budaya Jawa.
Percampuran budaya ini kata dia sudah terjadi di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka (Ciayumaja).
“Jika hanya sebatas penamaan peta geografis diubah menjadi Sunda itu bagus, tapi ada potensi penyempitan wilayah kebudayaan. Dulu juga Banten lepas dari Jawa Barat. Maka, pengubahan nama provinsi ini bisa saja memicu lepasnya daerah, misalnya Ciayumaja menjadi provinsi tersendiri,” dikutip dari Suara.com.
Ia mengatakan, usulan perubahan nama harus melihat potensi dan konsekuensi lain. Menurutnya yang terpenting bukan sebuah perubahan nama, namun bagaimana kebudayaan yang berkembang di daerah tersebut.
“Istilahnya, dengan mengubah nama boleh dikatakan mengurangi kawasan kesundaan. (Provinsi Jabar) Itu kan hanya sekedar nama, yang terpenting sebetulnya kebudayaan yang hidup di daerah tersebut. Dan dasar dari budaya adalah bahasa,” ungkapnya.
“Sekarang, meski di Cirebon terdapat Bahasa Cirebon, namun belajar Bahasa Sunda. Jika diganti mungkin nanti mereka pun menuntut hak mereka untuk menjadi provinsi sendiri. Jadi, nanti Sunda semakin menyempit,” imbuhnya.
Gugun mengatakan dengan berpijak dalam wilayah kebudayaan, jika memakai istilah Provinsi Jawa Barat, maka kebudayaan yang tercakup di dalamnya masih beragam dan luas. Pelestarian kebudayaan Jawa Barat yang luas jangan sampai dikerdilkan oleh sebatas penggantian nama.
“Budaya Jawa Barat itu pun datangnya ada andil daerah Cirebon, ada topeng dan sebagainya, yang datang dari Indramayu, Majalengka. Budaya itu luas sekali,” katanya.
“Pelestarian kebudayaan Jawa Barat yang luas jangan sampai dikerdilkan oleh sebatas penggantian nama. Terkait nama juga kan masih dalam proses kajian yang masih berlanjut, misalnya, apakah benar Sunda itu nama etnis? Ini kan masih perdebatan juga. Bisa saja dulu nama agama kan? Jadi saya melihatnya dari wawasan kebudayaan saja,” jelasnya.
Konsekuensi terbesar dari sebuah perubahan nama Provinsi Jabar menjadi Provinsi Sunda akan mengeluarkan beberapa wilayah tadi. Padahal menurutnya di Cirebon itu banyak kekayaan budaya, misalnya terkait kesultanan.
Selain itu, Cirebon merupakan satu daerah yang menyumbang kekayaan budaya untuk Jabar. Misalnya saja kekayaan batik.
“Kita punya Istana Kanoman, Istana Kasepuhan, Istana Kacirebonan. Nanti itu semua akhirnya bukan milik Jawa Barat, hilang. Kita punya, misalnya, kekayaan batik. Cirebon itu banyak menyumbang kekayaan budaya untuk Jabar, batik, keraton, masjid. Makam Sunan Gunung Djati, sekarang itu milik Jabar,” katanya.
Berangkat dari pemikiran pada adat, kebudayaan, serta nilai-nilai historis Jabar dengan daerah-daerah lain. Sehingga ia selaku akademisi tidak setuju dengan adanya perubahan nama Jabar.
“Jadi, saya lebih setuju dengan nama Jawa Barat. Bisa saja saya nanti disebut tidak "Nyunda". Tapi, itu kata siapa? Jika nama Provinsi diubah, saya menduga Ciayumaja kuning itu akan lepas dari Jawa Barat. Padahal di Kuningan itu banyak situs yang begitu dibanggakan oleh Jabar,” ungkapnya.
Selain itu, menurutnya identitas kebudayaan akan makin terpecah. Ia menekankan pada pemeliharaan kebudayaan dengan memperkenalkan budaya yang ada di Jabar dengan lebih baik, dibanding berfokus pada perubahan nama.
“Lebih baik konsentrasi kepemeliharaan budaya saja. Memperkenalkan budaya yang ada di Jabar yang begitu banyak di kita,” imbuhnya.
Ia berharap nama Provinsi Jawa Barat ini tetap dipertahankan, di sisi lain pembinaan kebudayaan dan bahasa Sunda terus ditingkatkan.
“Jangan terlalu memunculkan keetnisan lalu rasa kenusantaraannya hilang. Tapi kita tentu penting memunculkan keetnisan sebagai kekayaan nusantara,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendukung aspirasi beberapa tokoh yang menginginkan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi bernama Sunda atau Tatar Sunda namun harus dilakukan secara terbuka dan disampaikan kepada masyarakat luas.
"Apa yang dilakukan oleh para tokoh dan masyarakat Sunda tersebut harus dilakukan secara terbuka, jangan underground. Tinggal mengatur strateginya saja," kata Fadel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Hal itu dikatakannya usai menghadiri acara "Dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda", di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (12/10/2020).
Sumber: Suara.com
