SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menargetkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bebas dari Anak Tidak Sekolah (ATS) pada tahun 2029.
Untuk merealisasikan target ambisius tersebut, Pemprov Jabar melakukan langkah akselerasi dengan mendorong transformasi menyeluruh di tubuh pemerintahan, mulai dari tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN), kelembagaan, hingga manajemen kinerja.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
"Jadi 2029 Jawa Barat itu provinsi pertama menargetkan anak yang bebas dari tidak sekolah (ATS),” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Barat, Hotel Mercure Kota Bandung, Senin (31/8/2026) malam.
Baca Juga: KDM Bereaksi, Viral Oknum Wartawan Sukabumi Ngamuk di Sekolah: Kirim Tim Hukum Jabar
Herman menegaskan, komitmen percepatan pencegahan dan penanganan ATS kini tidak lagi dipandang sebatas program kerja rutin pemerintah. Hal ini telah digeser menjadi kebutuhan strategis untuk menjamin setiap anak di Jawa Barat memperoleh hak mendasar atas akses pendidikan.
Namun, ia mengakui bahwa penanganan isu pendidikan ini tidak bisa digarap secara parsial oleh pemerintah daerah semata.
"Penanganan ATS membutuhkan gerak bersama dan sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemprov, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, dunia pendidikan, hingga pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi kunci agar intervensi tepat sasaran," tegasnya.
Baca Juga: Revitalisasi Fasilitas, Pemprov Jabar Tutup Sementara Gasibu Bandung Mulai 1 September 2026
Di sisi lain, Herman menyoroti krusialnya kualitas dan validitas data sebagai pijakan utama perumusan kebijakan di lapangan. Data ATS yang akurat diperlukan agar pemerintah dapat menentukan jenis intervensi spesifik sesuai dengan kendala yang dihadapi masing-masing anak.
"Good data, good decision, good result (Data yang baik, keputusan yang baik, hasil yang baik)," kata Herman.
Dengan fondasi data yang akurat, Pemprov Jabar optimistis setiap keputusan dan anggaran yang dialokasikan dapat berdampak nyata serta langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh pelosok Jawa Barat.
Sumber: Rilis Humas Jabar
