SUKABUMIUPDATE.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa pihaknya bakal mengubah fokus pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai saat ini, BGN akan lebih mengedepankan efisiensi anggaran negara serta peningkatan kualitas layanan, ketimbang sekadar mengejar target perluasan jumlah dapur dan penerima manfaat.
Langkah perdana yang diambil BGN di bawah kepemimpinannya adalah menghentikan sementara pendaftaran dan pembukaan dapur baru melalui kebijakan moratorium.
Kebijakan ini menurut Nanik sengaja diambil agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap berjalan optimal tanpa menambah beban anggaran negara, sekaligus memberikan waktu bagi pemerintah untuk mengevaluasi sebaran dapur yang sudah beroperasi.
Usai dilantik oleh Prabowo di Istana Negara, Senin (8/6/2026), Nanik mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang telah terdaftar. Melalui moratorium ini, pemerintah ingin menata ulang dan memastikan apakah distribusi puluhan ribu dapur tersebut sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di setiap daerah atau justru kelebihan kapasitas.
"Kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," kata Nanik kepada awak media.
Baca Juga: Profil Nanik S Deyang, Dari Jurnalis Senior hingga Ditunjuk Jadi Kepala BGN
Evaluasi Target 63 Juta Penerima dan Skema Klasifikasi Dapur
Nanik menilai konsentrasi sebaran dapur operasional saat ini masih terlalu menumpuk di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, pemerataan layanan antardaerah menjadi fokus evaluasi utama sebelum BGN kembali memutuskan untuk membuka pendaftaran atau membangun fasilitas dapur baru.
Selain melakukan moratorium dapur, lanjut Nanik, pihaknya juga akan melakukan refocusing atau penataan ulang terhadap sasaran penerima manfaat agar program intervensi gizi ini jauh lebih tepat sasaran.
Ia mencontohkan, sekolah-sekolah yang berada di kawasan elite atau berasal dari kalangan keluarga mampu kemungkinan besar tidak memerlukan intervensi gizi yang sama dengan wilayah-wilayah yang mendesak. Atas dasar itu, Nanik akan mengevaluasi kembali angka 63 juta penerima manfaat yang selama ini menjadi target awal program.
"Nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," ujarnya.
Di samping itu, Nanik memastikan pengawasan kualitas dapur MBG juga akan diperketat. Pada tahun 2026 ini, ia menyebut BGN tidak lagi berorientasi mengejar kuantitas semata, melainkan memastikan seluruh dapur memenuhi standar operasional. Pemerintah akan menerapkan sistem grading atau pengelompokan dapur berdasarkan kapasitas layanan, mulai dari dapur yang mampu melayani 3.000 penerima, 2.000 penerima, hingga yang berkapasitas 1.000 penerima manfaat.
Baca Juga: Prabowo Resmi Lantik Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN dan Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus
Strategi Khusus Wilayah 3T: Gandeng Investor dan CSR
Terkait pelaksanaan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), Nanik menyiapkan pendekatan baru guna menekan ketergantungan terhadap APBN. Pihaknya akan aktif menggandeng investor swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), hingga dana hibah dari berbagai pihak.
Menurut Nanik, pembangunan gedung dapur baru tidak selalu diperlukan di wilayah terpencil, terutama yang jumlah siswanya sangat sedikit karena dinilai tidak efisien. Sebagai solusinya, fasilitas lokal yang sudah tersedia seperti kantin sekolah atau dapur umum milik perusahaan setempat dapat diberdayayakan.
Ia mencontohkan pengalamannya saat meninjau sebuah pulau di Lombok Barat yang sekolahnya hanya memiliki 119 murid, di mana program akhirnya bisa berjalan dengan mengoptimalkan kantin yang ada.
"Di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan," tuturnya.
Skema efisiensi serupa juga direncanakan untuk diterapkan di wilayah lain seperti Raja Ampat yang jumlah muridnya terbatas namun sudah disokong oleh fasilitas dapur umum dari program CSR perusahaan.
Pada akhir keterangannya, Nanik meluruskan persepsi publik mengenai mitra pelaksana program MBG. Ia menegaskan tidak ada petunjuk teknis yang mewajibkan mitra harus berafiliasi langsung dengan sekolah.
Sejak awal, kata Nanik, Presiden Prabowo memang mengarahkan agar program ini mengutamakan keterlibatan yayasan-yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, maupun keagamaan, selama mereka mampu memenuhi persyaratan ketat yang telah ditetapkan.
"Yang diutamakan dulu Pak Presiden ketika mendirikan BGN itu adalah yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, kemudian pendidikan dan juga agama. Tapi kalau secara khusus juknisnya berkaitan dengan sekolah, tidak ada," kata Nanik.
Ia menambahkan, seluruh langkah efisiensi dan penataan tersebut saat ini sudah mulai dijalankan melalui serangkaian rapat internal untuk memastikan program MBG berjalan lebih tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan.
