SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Jaenudin, menekankan pentingnya masyarakat memahami peran dan fungsi masing-masing lembaga dalam sistem pemerintahan, khususnya antara legislatif dan eksekutif. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kampung Segog Babakan, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Minggu (5/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Jaenudin menjelaskan bahwa pemahaman yang baik tentang mekanisme kerja legislatif dan eksekutif sangat penting agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif, khususnya terkait penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

“Tugas wakil rakyat itu menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada dinas terkait. Misalnya, soal jalan disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum. Jadi tugas dewan itu berbicara. Semakin sering berbicara, semakin diperhatikan,” ungkap Jaenudin.

Baca Juga: Sosialisasi Perda di Sukabumi, Jaenudin Dorong Partisipasi Publik Wujudkan Hak Disabilitas

Ia juga menyoroti peran strategis DPRD dalam menyusun dan mengesahkan anggaran. Menurutnya, tanpa persetujuan legislatif, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan program apapun. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemerintahan harus memiliki dasar hukum dan dukungan anggaran yang disetujui oleh DPRD.

Sebagai contoh, Jaenudin menyebutkan bahwa saat ini setiap desa di Jawa Barat menerima bantuan keuangan provinsi sebesar Rp130 juta hingga Rp150 juta. Bantuan tersebut, lanjutnya, merupakan hasil dorongan dan pengawalan dari DPRD dalam rangka mendukung pembangunan di tingkat desa.

“Ini bukti bahwa DPRD punya peran nyata dalam memastikan anggaran berpihak pada masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi dan keluhan, yang kemudian akan diperjuangkan oleh Jaenudin di tingkat provinsi. (adv)