SUKABUMIUPDATE.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Jaenudin, menegaskan bahwa sinergi antar pemerintah di berbagai tingkatan menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan di Jawa Barat. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kampung Segog Babakan, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Minggu (5/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Jaenudin menekankan pentingnya masyarakat memahami peran dan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan, khususnya antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, dengan pemahaman yang baik, masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah secara objektif, terutama terkait penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
Jaenudin mengungkapkan, pihaknya saat ini bersama Guybernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Hermawan tengah mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi seperti jalan provinsi dan Penerangan Jalan Umum (PJU). Ia menyebutkan target penyelesaian proyek infrastruktur tersebut adalah tahun 2027.
Baca Juga: DPRD Jabar Perjuangkan Bantuan Pengobatan untuk Warga Tak Punya BPJS
Untuk mencapai target tersebut, Jaenudin menegaskan bahwa selaku DPRD Jabar ia telah berkoordinasi dengan Bupati Sukabumi Asep Japar. Menurutnya sinergi diperlukan agar program pembangunan infrastruktur dan PJU bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
“Tugas wakil rakyat itu menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada dinas terkait. Misalnya, soal jalan disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum. Jadi tugas dewan itu berbicara. Semakin sering berbicara, semakin diperhatikan,” jelas Jaenudin.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa sangat penting karena pembangunan tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pihak saja. Pembagian tugas yang jelas dan kerja sama antar tingkat pemerintahan menjadi fondasi utama percepatan pembangunan di Jawa Barat.
Jaenudin juga menyampaikan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam menyusun dan mengesahkan anggaran. Tanpa persetujuan legislatif, program pemerintah daerah tidak dapat berjalan. Sebagai contoh nyata, setiap desa di Jawa Barat saat ini menerima bantuan keuangan provinsi sebesar Rp130 juta hingga Rp150 juta. Bantuan tersebut merupakan hasil dorongan DPRD dalam mendukung pembangunan di tingkat desa.
“Ini bukti bahwa DPRD punya peran nyata dalam memastikan anggaran berpihak pada masyarakat,” kata Jaenudin. (adv)
