SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan merekrut 30 ribu sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih. SPPI akan menjadi tenaga pengawak atau manajer bagi 80 ribu koperasi yang ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026.
“Pemerintah menargetkan perekrutan dan pelatihan sekitar 30.000 tenaga pengawak melalui dukungan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri,” kata Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dalam rapat percepatan program Koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana dimuat dalam keterangan resmi Kemenhan pada Kamis, 12 Maret 2026.
Dikutip dari tempo.co, Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait menjelaskan, perekrutan SPPI untuk Koperasi Desa Merah Putih terbuka untuk umum. Seluruh sarjana maupun magister dari semua jurusan bisa mendaftar sebagai calon pemimpin di koperasi tersebut.
Baca Juga: Tewas di TKP, Kronologi Pejalan Kaki Tertabrak Sepeda Motor tanpa Plat Nomor di Waluran
“Siapa saja boleh mengikuti asalkan memiliki syarat pendidikan terakhir sarjana,” kata Rico Jumat, 13 Maret 2026.
Nantinya, calon SPPI yang mendaftar akan melalui proses seleksi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan. Mereka yang lolos akan menempati posisi manajer di Koperasi Desa Merah Putih yang ada di berbagai daerah.
Rico menyampaikan perekrutan SPPI untuk mengisi posisi di Koperasi Desa Merah Putih ini dijadwalkan akan dimulai pada Juni 2026. “Saat ini masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian atau lembaga serta penyiapan,” katanya.
Baca Juga: 100 Nama Keluarga Menak Sunda Penuh Wibawa, Kusumahatmadja-Purwadinata
Program perekrutan dan pendidikan SPPI oleh Kementerian Pertahanan ini telah diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjadi menteri pertahanan pada 2020. Tujuan awalnya untuk menyiapkan sumber daya manusia guna mendukung program ketahanan pangan.
Hingga Juli 2025, Kemhan telah meloloskan SPPI sebanyak 32 ribu orang yang kemudian ditempatkan menjadi kepala dapur makan bergizi gratis atau satuan pelayanan pemenuhan gizi di Indonesia. Ketika itu, sebelum dinyatakan lulus dan bekerja untuk program MBG, calon SPPI yang lolos seleksi administrasi dan wawancara menjalani pendidikan oleh Kementerian Pertahanan selama 3 bulan.
Dikritik Anggota Komisi I DPR
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pertahanan, Tubagus Hasanuddin, mengkritik rencana perekrutan tenaga kerja untuk koperasi desa merah putih oleh Kementerian Pertahanan. Purnawirawan TNI itu menilai rekrutmen dan pengelolaan sumber daya manusia untuk koperasi seharusnya diserahkan kepada Kementerian Koperasi.
Baca Juga: Cahaya Pemimpin Qurani: Pesantren Kilat Al Umanaa Menginspirasi Ribuan Siswa di Sukabumi
Ia menyarankan Kementerian Pertahanan sebaiknya berfokus pada tugas utamanya sebagai pengelola sistem pertahanan negara. “Pembentukan komando daerah militer dan batalyon saja sudah menyita waktu dan pikiran,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pada Minggu, 15 Maret 2026.
