SUKABUMIUPDATE.com - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis estimasi biaya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang menyentuh angka Rp1,1 triliun dalam periode 1,5 tahun.
Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh, mengkritik besarnya anggaran 56 kali lawatan luar negeri tersebut karena dianggap tidak peka terhadap krisis fiskal daerah yang memicu tak mampunya menggaji guru.
Menurut rincian CELIOS, rata-rata satu kali perjalanan dinas kepresidenan menghabiskan Rp22,5 miliar, dengan biaya menuju Amerika sebesar Rp30 miliar dan Eropa Rp25 miliar. Sementara untuk kawasan Timur Tengah memakan biaya Rp10-20 miliar dan Asia sebesar Rp5-10 miliar.
“Kita rata-ratakan ada 22,5 miliar per satu kali jalan, dikali 49 kali misalkan kunjungan itu sudah habis 1,1 triliun. Dan itu lebih tinggi dari budget daerah di Kabupaten, di Dompu itu cuman 900 miliar karena sudah kena efisiensi,” ujar Saleh saat podcast Deeptalk di kantor Suara.com, Jakarta Barat, Senin (15/6/2026), dikutip dari Suara.com.
Baca Juga: Dinas PU Mulai Rekonstruksi Jalan Parungkuda-Langbow, Telan Anggaran Rp916,8 Juta
Saleh menilai penggunaan anggaran yang masif untuk perjalanan dinas luar negeri ini merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap prioritas nasional. Ia membandingkan dana Rp1,1 triliun tersebut dengan kondisi para guru honorer di daerah.
"Beberapa minggu lalu, teman-teman dari pemerintah Provinsi Maluku Utara dan kemudian di Riau menyatakan mereka mengalami defisit fiskal, kemudian tidak bisa membayar gaji guru. Nah kenapa kemudian pemerintah luput bahwa sebenarnya kita punya prioritas-prioritas substantif yang harusnya dilakukan?" tegasnya.
Padahal, menurut perhitungan CELIOS, anggaran Rp1,1 triliun tersebut sangat signifikan jika dialokasikan untuk infrastruktur kesehatan.
"Kita bisa membangun RSUD, tipe D itu 20-30 RSUD kalau kita pakai dana itu," tambah Saleh.
Baca Juga: Bakar Ban di Tugu Adipura, 9 Tuntutan GMNI Sukabumi: Evaluasi MBG dan Harga BBM
Sepuluh Kali Lipat Anggaran Komnas HAM
Ketimpangan juga terlihat saat membandingkan biaya kenegaraan tersebut dengan anggaran lembaga negara penting lainnya. Dana Rp1,1 triliun tersebut setara dengan 10 kali lipat anggaran tahunan Komnas HAM yang hanya sebesar Rp112 miliar, atau anggaran Komnas Perempuan yang berada di kisaran Rp100 miliar.
Saleh membantah klaim pemerintah bahwa kunjungan tersebut efektif mendorong investasi asing. Ia menyebut, dari klaim investasi Rp2.000 triliun pada 2025, kontribusi asing sebenarnya hanya 49 persen.
“Kalau kita lihat angka belakangan ini, realisasi investasi asing di Indonesia itu kan justru tidak jauh lebih baik. Misalkan Teddy klaim bahwa ada 2.000 triliun investasi di tahun 2025 itu kan angka gabungan dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Dan kontribusi asing atau penanaman modal asing itu kan cuman 49% dari keseluruhan itu. Artinya proporsinya itu tidak begitu besar,” ujarnya.
Sumber: Suara.com
