SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Uden Abdunnatsir menggelar Reses Sidang ke-II Tahun 2025 di Kampung Banen, Desa Buniwangi, Kecamatan Gegerbitung, Senin (5/5/2025). Kegiatan ini dihadiri lebih dari 150 peserta dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku UMKM, guru, kepala sekolah, dan warga umum. Hadir pula Anggota Komisi IV DPR RI drh Slamet.
Dalam reses itu, Uden menerima berbagai keluhan dan usulan dari masyarakat, yang mencakup isu kesehatan, infrastruktur, pendidikan, hingga pertanian.
Masalah BPJS Kesehatan PBI
Salah satu isu utama yang disuarakan warga adalah sulitnya akses untuk memperoleh layanan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Masyarakat meminta mekanisme pendaftaran dipermudah, mengingat banyak yang merasa kesulitan dengan prosedur saat ini.
"Warga ingin sistem BPJS Kesehatan PBI ini lebih mudah, karena saat ini nyaris kesulitan," kata Uden kepada sukabumiupdate.com.
Pengerasan Jalan yang Tertunda
Warga juga menyampaikan kebutuhan mendesak terkait pengerasan jalan lingkungan. Namun, aspirasi tersebut terkendala oleh kebijakan Surat Keputusan (SK) Bupati Sukabumi terkait kamus usulan pembangunan. Dalam SK itu, wilayah Gegerbitung dan sekitarnya tidak tercantum untuk pengadaan infrastruktur perbaikan jalan lingkungan. Uden menegaskan perlunya evaluasi dan pencabutan SK agar pembangunan lebih merata.
"Gegerbitung dan wilayah Dapil IV memang dalam SIPD-nya tidak ada soal perbaikan jalan lingkungan. Jadi kalau mau, perlu dicabut dulu SK Bupati-nya," lanjut Uden.
Baca Juga: 3.500 Wisatawan Asing Per Hari, DPRD Bicara Apa yang Bisa Sukabumi Pelajari dari Lombok Utara
Pendidikan: Kerusakan dan Minat Sekolah
Dalam bidang pendidikan, warga mengeluhkan kondisi bangunan sekolah yang rusak dan rendahnya kesejahteraan guru. Selain itu, minimnya minat masyarakat terhadap sekolah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) juga menjadi perhatian, karena adanya persaingan dengan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Uden mendorong adanya kolaborasi antara kedua kementerian untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk untuk di Sukabumi.
Harga Gabah Tak Sesuai Ketetapan
Persoalan harga gabah menjadi sorotan di sektor pertanian. Meski pemerintah telah menetapkan harga gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram, tetapi petani di Sukabumi mengeluhkan bahwa gabah mereka masih dibeli di bawah harga tersebut. Uden menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan nasib petani melalui advokasi kepada pemerintah pusat dan daerah.
Komitmen Perubahan
Melalui reses ini, Uden berjanji untuk membawa aspirasi warga ke meja legislatif dan berupaya mewujudkan solusi konkret. “Kami akan terus berupaya agar suara masyarakat Gegerbitung dan sekitarnya mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik dalam skala kabupaten maupun nasional,” ujarnya.
Kegiatan reses ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan IV. Aspirasi warga yang telah diserap akan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berpihak pada rakyat. (ADV)
