Reses di Cisaat Sukabumi, Uden Terima Masalah Penonaktifan BPJS PBI hingga Desil
Berbagai masukan menjadi catatan Uden dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Berbagai masukan menjadi catatan Uden dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Celah ini ingin ditutup Saepul melalui penyusunan dokumen RPB untuk 2025–2029.
Dalam Pasal 6, jumlah dana cadangan ini ditetapkan sebesar Rp 120 miliar.
Gerindra meminta pemerintah daerah memperkuat penerimaan.
Uden menilai persoalan ini mendesak karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi konsultasi ke Kanwil Kemenkum Jabar godok revisi Perda Ketenagakerjaan demi mendorong penyerapan tenaga kerja lokal.
Ini bukan kejadian pertama. Di saat Kabupaten Sukabumi menyandang predikat Kabupaten Layak Anak, justru kasus terhadap perempuan dan anak kembali terjadi.
Modus seperti ini umumnya digunakan untuk mencoba meyakinkan korban agar memberikan sesuatu dengan dalih tertentu.
Kegiatan ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan sejumlah persoalan, mulai sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sarana keagamaan.
Uden menerima berbagai aduan masyarakat yang menyoroti beberapa aspek layanan rumah sakit.
Regulasi ketenagakerjaan saat ini belum dijalankan dengan keberpihakan yang nyata.
Uden menggarisbawahi keterkaitan antara stabilitas rumah tangga pekerja dengan produktivitas di tempat kerja.
Ketentuan THR tidak membuka ruang negosiasi sepihak.
DPRD Sukabumi Sidak Perusahaan AMDK di Cidahu, Evaluasi Upah dan BPJS Pekerja.
Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi melakukan konsultasi ke Disparbud Jabar dalam rangka penyusunan dan penyesuaian RIPPARDA guna mendorong pengembangan pariwisata daerah.
Kegiatan ini penuh muatan penting karena mengupas sisi teknis penganggaran.
Ferry menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan aparat kepolisian untuk menyikapi persoalan tawuran dan kekerasan antar pelajar yang kerap terjadi di Kabupaten Sukabumi.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Demokrat, Lugi Septiandi Herman, melaksanakan Reses ke-3 Masa Sidang Tahun 2025.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Uden Abdunnatsir, mendengar curhat warga Sukalarang Sukabumi soal calo pabrik dan Infrastruktur Tani.
Keluarga Umar menyebut keputusan pulang ke Sukabumi terkendala soal biaya.