Catatan 2025: Yudha Sukmagara Bicara Bencana, Anggaran dan Infrastruktur Sukabumi
Menurut Yudha, penanganan bencana dan pascabencana di Kabupaten Sukabumi harus dievaluasi total
Menurut Yudha, penanganan bencana dan pascabencana di Kabupaten Sukabumi harus dievaluasi total
DPRD Desak Pemkab Sukabumi Permudah Akses Kredit UMKM, dimana Saat Ini Banyak Warga yang Lebih Memilih Pinjol Karena Program Resmi Terlalu Rumit.
DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Perda Patanjala, Dewan Bayu Mengatakan Bahwa Ini Merupakan Tonggak Pelestarian Nilai Budaya dan Lingkungan.
Bantuan yang diberikan berupa bahan pokok makanan, perlengkapan rumah tangga, kasur lantai, dan tikar.
DPRD dan Pemkab Sukabumi menyepakati 13 Raperda masuk Propemperda 2026, terdiri dari lima inisiatif DPRD dan delapan usulan perangkat daerah. Berikut daftarnya
Rapat Paripurna DPRD dan Pemkab Sukabumi sepakat menyetujui Raperda Toko Swalayan jadi perda. Aturan ini jamin UMKM dan pasar rakyat tetap terlindungi dari ekspansi toko modern.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menyoroti turunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp725 miliar.
Isu dominan yang disuarakan mencakup peningkatan kualitas pendidikan pesantren, kesejahteraan santri, hingga penyediaan fasilitas pendukung kegiatan keagamaan.
Bencana Beruntun di Sukabumi, Bayu Permana Dorong Perlindungan Lingkungan Lewat Raperda Patanjala dan Jasling
Kabar baik datang dari Kabupaten Sukabumi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp24 miliar.
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, meninjau warga terdampak longsor 2014 yang masih tinggal di rumah berdinding terpal di Pabuaran. DPRD mendorong pembangunan rumah layak bagi warga kurang mampu.
DPRD dan Pemkab Sukabumi menandatangani kesepakatan KUA-PPAS 2026 dalam rapat paripurna. Anggaran difokuskan sesuai RPJMD untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kasus meninggalnya balita Raya akibat cacingan membuat DPRD Kabupaten Sukabumi dorong Dukcapil lakukan jemput bola pelayanan adminduk di Desa Cianaga dan wilayah terpencil.
DPRD dan Pemkab Sukabumi sepakat menaikkan APBD Perubahan 2025 menjadi Rp4,67 triliun atau naik Rp147,02 miliar dari APBD murni. Simak detail alokasi anggarannya.
ewan Batman menyampaikan pentingnya integritas dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Ia menegaskan bahwa pekerjaan bukan hanya soal upah atau profit, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral kepada masyarakat.
"Hari ini alhamdulillah kami mendampingi Pak Zainul dari DPR RI, yang hadir bersama mitra kerjanya dari Kementerian BKKBN, memberikan materi dan mendengarkan aspirasi para nelayan," ujar Dadang Hermawan kepada Sukabumiupdate.com.
Ketua Fraksi PKS, Leni Liawati, menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mengusulkan revisi tersebut sebagai bentuk penyempurnaan regulasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Perubahan nomenklatur BPR merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang mewajibkan seluruh BPR berganti nama. Namun, Fraksi Gerindra memiliki ekspektasi lebih jauh terhadap perubahan nama.
Kampung Ciseupan, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak banjir bandang.
Hamzah menilai kematian Samson tak lepas dari lemahnya sistem penanganan ODGJ yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.