SUKABUMIUPDATE.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi menggelar rapat paripurna pada Jumat (29/8/2025). Agenda rapat tersebut membahas sekaligus menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan bahwa penandatanganan KUA-PPAS ini merupakan tahapan penting sebelum masuk ke Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
“Hari ini DPRD melakukan rapat paripurna dalam rangka penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS 2026. Sebelumnya sudah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan disepakati bersama pemerintah daerah. KUA-PPAS ini sejalan dengan visi misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Jadi hari ini baru kebijakan umumnya, detailnya nanti ada di RKA dan RAPBD,” kata Budi.
Baca Juga: DPRD Tegaskan Komitmen Pemekaran KSU, Kritik Wacana Penggabungan Kecamatan ke Kota Sukabumi
Ia menambahkan, arah pembangunan tahun depan akan lebih fokus sesuai dengan tema RPJMD yang telah ditetapkan. Terkait potensi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Budi menjelaskan bahwa KUA-PPAS masih berupa asumsi.
“Kita mengasumsikan adanya peningkatan PAD, misalnya dari pajak air tanah dan sumber lain. Pemerintah daerah kita dorong untuk membuat regulasi yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Harapannya tentu agar program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan lebih baik,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan bahwa penyusunan anggaran 2026 harus tetap mengacu pada RPJMD. Ia berharap program yang telah dijanjikan dalam dokumen perencanaan pembangunan itu dapat direalisasikan secara optimal.
“Alhamdulillah barusan sudah paripurna, nota kesepakatan bersama Pemda dengan DPRD. Nanti muncul beberapa kegiatan prioritas tahun 2026 sesuai RPJMD. Harapannya kami bersama DPRD bisa sejalan, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” ujar Asep.
Terkait instruksi khusus bagi tim penyusun anggaran, Bupati menyatakan bahwa seluruh program harus disusun secara terarah.
“Tentu kami tekankan agar pembahasan dilakukan bersama supaya tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” tegasnya. (adv)
