SUKABUMIUPDATE.com – Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tegallega, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, akhirnya memberikan penjelasan terkait aksi mogok kerja yang dilakukan 47 relawan pada Senin (9/11/2026).
Melalui Yayasan Ulul Albab Fasihah Al Munawaroh, pihak pengelola menjelaskan bahwa rencana penyesuaian jumlah personel dan honor harian relawan dilakukan berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku.
Kepala SPPG Lengkong Tegallega, Irene Wahyuningtyas Sotyaningsih, mengatakan langkah penyesuaian tersebut mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 63551 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan dan Pembiayaan Operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Aglomerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Disdik Sukabumi Pastikan KBM Tetap Berjalan, 80 Pelajar SDN Gununglarang Pindah ke Gedung KDMP
"Penyesuaian ini didasarkan pada Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 63551 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, anggaran operasional dihitung Rp 3.000 dikali jumlah Penerima Manfaat (PM) per hari. Komposisi jumlah relawan pun wajib disesuaikan dengan kuota PM tersebut," ujar Irene kepada Sukabumiupdate.com, Selasa (10/11/2026).
Irene menjelaskan, berdasarkan ketentuan dalam juknis terbaru, SPPG dengan jumlah penerima manfaat antara 1.500 hingga 1.999 orang dialokasikan sebanyak 24 relawan. Sementara itu, jumlah penerima manfaat di SPPG Tegallega Lengkong saat ini tercatat mencapai 1.962 orang.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengelola perlu melakukan penyesuaian jumlah personel agar sesuai dengan ketentuan alokasi operasional yang telah ditetapkan.
Baca Juga: 20 Ucapan Hari Pahlawan 10 November 2026 yang Penuh Makna dan Menginspirasi
Dalam proses pembahasan, pihak yayasan sempat menawarkan tiga skema kepada para relawan.
- Pertama, sistem kerja bergantian atau shifting dengan honor Rp100.000 per hari.
- Kedua, seluruh relawan tetap bekerja, tetapi honor disesuaikan menjadi Rp71.000 per hari.
- Ketiga, pengurangan jumlah personel agar sesuai dengan ketentuan juknis, dengan memprioritaskan pengurangan relawan yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang sama.
Irene menegaskan bahwa pembatasan alokasi operasional sangat ketat demi menjaga akuntabilitas anggaran.
"Penggunaan dana operasional di atas angka Rp 3.000 per PM akan menjadi temuan pemeriksaan penanggung jawab anggaran. Karena itu, penyesuaian harus dilakukan," tegasnya.
Baca Juga: DPMPTSP Sukabumi Raih Predikat Sangat Baik, Nilai Kinerja PTSP dan PPB Naik 10,586 Poin
Di sisi lain, dalam musyawarah bersama pengelola, para relawan menyampaikan keinginan agar seluruh personel tetap bisa bekerja tanpa pengurangan jumlah pekerja. Mereka juga berharap besaran honor tetap dipertahankan seperti sebelumnya, yakni berkisar Rp110.000 hingga Rp150.000 per hari.
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak yayasan bersama mitra kemudian melakukan pembahasan untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.
Hasilnya, disepakati adanya tambahan insentif khusus dari pihak mitra bagi para relawan.
Baca Juga: Fatwa Haram Vape dari MUI, Produksi hingga Perdagangan Ikut Dilarang
"Setelah dilakukan diskusi mendalam, diputuskan bahwa pihak mitra akan menambahkan insentif khusus bagi para relawan. Dengan keputusan ini, kebutuhan relawan dapat terakomodasi tanpa melanggar ketentuan operasional yang ada," pungkas Irene.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, operasional SPPG Lengkong Tegallega dipastikan kembali berjalan normal untuk melayani kebutuhan gizi para penerima manfaat.
Sebelumnya diberitakan aksi para relawan itu dipicu oleh kekhawatiran terkait rencana penyesuaian jumlah personel dan honor harian.
