SUKABUMIUPDATE.com - Langkah tegas diambil oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, lembaga ulama tertinggi di Indonesia ini resmi menetapkan hukum haram bagi penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape, yang mencakup seluruh rantai mulai dari proses produksi hingga aktivitas perdagangan.
Keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr. KH. Aminuddin Yaqub. Ketetapan ini juga diketahui oleh Ketua Umum MUI, KH. Anwar Iskandar, serta Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, di Jakarta pada 6 November 2026 lalu.
Niam memaparkan bahwa dasar utama diterbitkannya fatwa ini adalah demi kemaslahatan umat. Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari aspek kesehatan fisik maupun sosial.
Menurutnya, vape mengandung zat yang berpotensi membahayakan kesehatan sekaligus dapat disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
Baca Juga: Lamine Yamal Absen Bela Timnas Spanyol Lawan Republik Ceko Akibat Cedera Lutut
"Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujarnya.
Dalam naskah fatwa tersebut dijabarkan pula bahwa vape merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang dihirup. MUI menyoroti sifat adiktif dari nikotin yang terbukti memberikan dampak negatif serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Lebih jauh, ketetapan MUI tidak hanya mengatur hukum penggunaan vape, tetapi juga menyoroti potensi penyalahgunaan serta aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan produk tersebut.
Baca Juga: Insyana Bagus Oka Juga Mundur: Ramai-ramai Tinggalkan PSI, Apa Respon Kaesang Pangarep
Dalam poin kedua, MUI menegaskan bahwa penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
Sementara itu, poin ketiga menyebutkan bahwa kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik juga dihukumi haram.
"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Niam saat menjelaskan ketentuan dalam fatwa tersebut.
Melalui penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, Niam berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi ketentuan tersebut, terutama kalangan generasi muda dan para pelaku usaha.
Baca Juga: 14 Bidang Tanah di Cibadak Sukabumi Menunggu Pembebasan Lahan, Untuk Flyover Tol Bocimi Seksi 3
Ia menegaskan, penerapan fatwa ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya menjaga kesehatan masyarakat, melindungi kelestarian lingkungan, serta mencegah ancaman penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
Sumber: MUI
