SUKABUMIUPDATE.com - Upaya penggunaan sementara lahan di Blok Kalaparea, Desa Karangtengah, Kabupaten Sukabumi, untuk pembangunan flyover Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 masih menemui kendala. Dari sekitar 14 bidang tanah yang sedang diupayakan untuk dipinjam pakai, belum seluruh pemilik menyatakan persetujuan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol 1.9 Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Yudi Ardiansyah, mengatakan pihaknya tengah meminta izin kepada pemilik lahan agar tanah tersebut dapat digunakan lebih dahulu. Langkah itu diperlukan supaya pembangunan flyover dapat segera diselesaikan.
Menurut Yudi, keberadaan flyover tersebut berkaitan dengan keselamatan warga yang hendak melintas di sekitar jalan tol. Nantinya, warga dapat menggunakan jalur di atas sehingga tidak perlu menyeberangi jalur tol yang dilintasi kendaraan dengan kecepatan tinggi.
"Kami sedang meminta izin kepada pemilik lahan untuk dipakai lebih dulu, supaya nanti jalan flyover-nya sudah bisa terbangun. Jadi, warga tidak lewat bawah lagi," kata Yudi saat diwawancarai, Senin (9/11/2026).
Baca Juga: Tangkapan Melimpah, Jaring Jebol: Ribuan Ikan Berserakan di Pantai Ujunggenteng Sukabumi
Ia menjelaskan, penggunaan sementara lahan di Kalaparea menjadi perhatian karena kawasan tersebut dibutuhkan untuk mendukung rencana fungsional tol saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). Meski demikian, upaya tersebut tidak berarti proses pengadaan tanah di lokasi lain dikesampingkan.
Yudi menyebut, dari pembahasan dengan pemilik lahan, satu pihak telah menyatakan kesediaan, sementara pemilik lainnya masih mempertimbangkan. Hasil pembicaraan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Bupati Sukabumi melalui berita acara.
"Alhamdulillah satu disepakati, yang lainnya masih menunggu, masih pikir-pikir. Nanti kami laporkan kepada Pak Bupati melalui berita acara dan kami sampaikan apa adanya," ujarnya.
Terkait skema penggunaan sementara lahan, Yudi mengatakan pembahasan lebih lanjut banyak dilakukan bersama pihak PT Trans Jabar Tol (TJT). Karena itu, ia belum dapat memastikan apakah mekanismenya berupa sewa atau bentuk kesepakatan lainnya.
Baca Juga: Rumah Warga Simpenan Sukabumi Ludes Terbakar, Diduga Api Berasal dari Tungku Hawu
Namun, menurutnya, apabila lahan digunakan lebih dahulu, semestinya ada kompensasi bagi pemilik tanah sembari menunggu pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGR).
"Kalau mau dipakai lebih dulu, seharusnya ada kompensasinya atau semacamnya dari pihak yang bekerja, sambil menunggu nilai UGR-nya dibayar," katanya.
Di sisi lain, Yudi mengakui pemilik lahan masih mempertanyakan kepastian nilai dan waktu pembayaran ganti kerugian. Namun, nilai tersebut belum dapat disampaikan karena menjadi kewenangan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Ia menjelaskan, proses pengadaan tanah memiliki sejumlah tahapan, mulai dari penerbitan penetapan lokasi, inventarisasi dan identifikasi bidang tanah, pengumuman, penilaian oleh appraisal, musyawarah, validasi, hingga pembayaran.
Baca Juga: 14 Gambar Hari Pahlawan 10 November untuk Status WhatsApp, Instagram, dan Facebook
Saat ini, nilai ganti kerugian belum dibuka kepada pemilik lahan. Nilai tersebut nantinya akan disampaikan dalam tahapan musyawarah bersama BPN.
"PU, TJT, siapa pun tidak bisa mengintervensi nilai. Itu kewenangan KJPP. Nanti dibuka pada saat tahap musyawarah di depan BPN, dipanggil warganya dan disampaikan nilainya," jelas Yudi.
Ia juga menyebut keinginan pemilik lahan untuk memperoleh nilai ganti untung merupakan hal yang wajar. Meski demikian, penilaian tetap dilakukan oleh KJPP berdasarkan metode dan pertimbangan yang menjadi kewenangannya.
Yudi menegaskan, upaya penggunaan sementara lahan di Kalaparea tidak menghentikan atau menggantikan proses pembebasan tanah secara keseluruhan. Pengadaan tanah di sejumlah titik lain tetap diupayakan berjalan bersamaan agar penyelesaiannya tidak terlalu lama.
Baca Juga: 27 Warga Kehilangan Tempat Tinggal, Kebakaran 8 Rumah di Cisolok Sukabumi
Menurutnya, penggunaan sementara di Kalaparea lebih diprioritaskan karena berkaitan dengan target fungsional tol saat Nataru. Sementara itu, bidang tanah di lokasi lain tetap masuk dalam proses percepatan pengadaan tanah.
"Kalaparea ini bukan berarti yang lain tidak penting. Hanya karena ini untuk Nataru, dikejar untuk fungsional. Tapi yang lainnya tetap kami upayakan bareng-bareng supaya nanti selesainya juga serentak," pungkasnya.
