SUKABUMIUPDATE.com - Ramainya aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sukabumi Raya mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya. GMNI menilai bahwa perdebatan mengenai MBG tidak seharusnya diarahkan menjadi pertentangan antara pihak yang mendukung dan mengkritik program.
Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya, Aris Gunawan, mengatakan pihaknya pada prinsipnya mendukung upaya negara dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, menurutnya, dukungan terhadap tujuan program tidak berarti menghilangkan ruang kritik terhadap pelaksanaannya.
"Pemenuhan gizi masyarakat merupakan kewajiban konstitusional negara. Karena itu kami mendukung setiap kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting. Namun dalam negara demokrasi, dukungan terhadap tujuan sebuah program tidak berarti menghilangkan hak rakyat untuk mengkritisi pelaksanaannya," kata Aris dalam ketenangannya kepada sukabumiupdate.com, Rabu malam (24/6/2026).
Menurut Aris, perhatian publik seharusnya tidak terfokus pada perbedaan sikap masyarakat terhadap MBG, melainkan pada tata kelola program dan penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar.
"Bagi kami, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya Program Makan Bergizi Gratis, melainkan bagaimana program tersebut dijalankan, siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari perputaran anggaran negara, dan apakah program tersebut benar-benar menyentuh akar persoalan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Baca Juga: Pengacara Ence Benno Temukan Cacat dalam SK Pemberhentian Kades Babakanjaya
Ia menilai perdebatan mengenai MBG belakangan ini cenderung diarahkan menjadi pertentangan antara kelompok yang mendukung dan kelompok yang mengkritik. Situasi tersebut, kata dia, berpotensi memecah masyarakat dan mengalihkan perhatian dari substansi yang seharusnya diawasi bersama.
Menanggapi munculnya aksi dukungan terhadap MBG di sejumlah daerah, termasuk di Sukabumi, Aris menyebut setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun publik, menurutnya, juga berhak mempertanyakan apabila dukungan terhadap suatu program diduga tidak lahir secara organik dari masyarakat.
Ia menyoroti kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi langsung terhadap keberlangsungan program, seperti pemilik dapur MBG, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), vendor pengadaan maupun mitra pelaksana.
"Menjadi persoalan serius ketika aksi yang mengatasnamakan aspirasi rakyat justru didominasi oleh pemilik dapur MBG, pengelola SPPG, vendor pengadaan, mitra pelaksana, atau kelompok yang memperoleh keuntungan ekonomi dari program tersebut. Dalam situasi demikian, batas antara aspirasi publik dan upaya mempertahankan kepentingan bisnis menjadi kabur," katanya.
Selain itu, GMNI Sukabumi Raya juga mempertanyakan sejauh mana Program Makan Bergizi Gratis mampu menyelesaikan akar persoalan kesejahteraan masyarakat. Aris berpandangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, pekerjaan, modal, tanah, dan alat produksi.
Baca Juga: Kecelakaan Lagi di Tanjakan Baeud Sukabumi, Truk Sekam Padi Gagal Nanjak hingga Terguling
"Kemiskinan tidak lahir semata karena rakyat tidak diberi makan. Kemiskinan lahir karena rakyat tidak memiliki akses yang adil terhadap tanah, pekerjaan, modal, pendidikan, dan alat-alat produksi. Karena itu, publik berhak bertanya apakah MBG sedang menyelesaikan akar persoalan atau hanya mengelola dampaknya," ujarnya.
GMNI juga menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik dalam pelaksanaan MBG, mulai dari dugaan korupsi, dugaan jual beli titik pelaksanaan program, tata kelola pengadaan, keterlambatan pembayaran kepada mitra hingga kualitas makanan yang dipersoalkan di sejumlah daerah.
Karena itu, Aris meminta pemerintah membuka informasi secara transparan mengenai struktur kepemilikan dapur MBG dan SPPG, mekanisme pengadaan, penerima kontrak, serta pihak-pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari program tersebut.
"Jika program ini benar-benar untuk rakyat, maka bukalah kepada publik siapa pemilik dapurnya, siapa pengelolanya, siapa penerima kontraknya, dan siapa yang menikmati keuntungan ekonominya. Karena rakyat bukan hanya berhak menerima makanan, tetapi juga berhak mengetahui ke mana uangnya mengalir," tegasnya.
Menurut Aris, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau jumlah penerima manfaat. Program tersebut juga harus mampu memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, memperluas kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan sosial, serta terbebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Juga: Hasil Autopsi Ungkap Pria Tewas di Cemerlang Sukabumi Jadi Korban Kekerasan Tajam dan Tumpul
"DPC GMNI Sukabumi Raya menegaskan bahwa rakyat tidak boleh diadu domba hanya karena perbedaan sikap terhadap suatu program pemerintah. Yang harus diawasi bukanlah rakyat yang mendukung ataupun mengkritik, melainkan tata kelola kekuasaan dan penggunaan anggaran negara itu sendiri," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, ribuan warga dari berbagai unsur masyarakat menggelar aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sukabumi pada Rabu (24/6/2026). Massa yang diperkirakan mencapai sekitar 5.000 orang tersebut menyampaikan aspirasi agar program yang digagas pemerintah pusat itu tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.
