SUKABUMIUPDATE.com – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Sukabumi masih menghadapi kendala, terutama terkait kesiapan lahan. Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya agar program tersebut dapat segera direalisasikan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, memastikan Kota Sukabumi belum masuk dalam daftar pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahun ini.
“Belum, Kota Sukabumi belum,” tegasnya usai kegiatan Kampung Sosial di Taman Cikondang, Kecamatan Citamiang, Selasa (7/4/2026).
Ia menjelaskan, kendala utama terletak pada kondisi kontur tanah yang belum memenuhi persyaratan teknis. “Kota Sukabumi sebetulnya sudah menyiapkan lahannya karena yang menyiapkan lahan memang kabupaten/kota. Nah, cuma agak kendalanya Sukabumi kontur lahan, tanahnya ya, kan harus rata,” jelasnya.
Baca Juga: Usai Surati Presiden untuk Tolak MBG, Siswa SMK di Kudus Diintimidasi
Selain itu, lahan yang diajukan juga harus memenuhi kriteria luas minimal dan kesiapan bangunan. “Ini juga dilihat oleh Kemen-PU kan apakah memenuhi syarat karena harus 7,6 hektar dengan posisi clear and clean dan sudah matang tanahnya,” paparnya.
Saat ini, program Sekolah Rakyat telah memasuki tahap rintisan di sejumlah daerah dengan total 20 lokasi, sementara pembangunan fasilitas permanen mulai dilakukan di beberapa wilayah.
“Sekolah Rakyat ini sekarang yang untuk rintisan ya ada 20. Ada 20 Sekolah Rakyat dan sedang dibangun yang tetap, Sekolah Rakyat tetap,” ucapnya.
Ia menambahkan, pembangunan permanen di Jawa Barat ditargetkan dapat digunakan pada pertengahan tahun ini.
“Yang kemarin itu kan satu tahun rintisan masih menggunakan gedung-gedung yang ada. Nah, sekarang yang sedang dibangun yang untuk digunakan untuk Juni-Juli ini ada enam di Jawa Barat,” kata Noneng.
Baca Juga: Viral ODGJ Daday di Ciaul Pasir Resahkan Warga dengan Alat Kelamin: Jangan Dinormalisasi!
Enam lokasi tersebut berada di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Bandung dan Bogor.
“Yang jelas di Kabupaten Bandung ada, kemudian di Bogor ada, yang empatnya lagi nanti saya sampaikan takutnya keliru,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, menyatakan pihaknya terus berupaya mendorong kehadiran Sekolah Rakyat, salah satunya melalui rencana lokasi di kawasan Cikundul.
“Awalnya itu di Cikundul, ya. Ini informasi, Pak. Karena kan kami juga di Dinas Sosial baru memperhatikan dokumen-dokumen ke sana,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial, terus dilakukan untuk mempercepat realisasi program.
“Kami juga komunikasi dengan Palmartha, salah satu UPT yang ada di Kemensos. Kemudian kami juga kemarin sudah melakukan upaya bagaimana kita untuk menuju terwujudnya Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Baca Juga: Kondisi Korban Kecelakaan di Cikembar, Satu Penumpang Pick Up Alami Patah Tulang
Saat ini, proses masih berada pada tahap verifikasi awal, terutama terkait kesiapan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
“Kemarin mereka baru memverifikasi dulu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang ada di kota karena ada isiannya nanti,” katanya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Sukabumi juga mempertimbangkan pembentukan Sekolah Rakyat rintisan.
“Tetapi kami, upaya dari Dinas Sosial yang tadi adalah kita membuat dulu lah sekolah rintisan, ya, untuk cikal bakal nantinya Sekolah Rakyat yang ditetapkan,” ujar Asep.
Ia menegaskan bahwa penetapan program sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Karena penetapan Sekolah Rakyat itu adalah dari Kementerian Sosial,” tegasnya.
Selain itu, pencarian lahan alternatif yang memenuhi syarat terus dilakukan bersama instansi terkait.
Baca Juga: Revisi UU Narkotika, DPR Usulkan Legalisasi Terbatas Ganja untuk Medis
“Sebetulnya kita juga berupaya berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) khususnya di Bidang Aset. Ada enggak lahan-lahan yang memenuhi standar untuk dibangunnya Sekolah Rakyat,” ungkapnya.
Meski masih terkendala, pemerintah daerah tetap optimistis program tersebut dapat segera terwujud.
“Ya mudah-mudahan sih Sekolah Rakyat di Kota Sukabumi itu bisa seperti beberapa kabupaten/kota yang sudah ada Sekolah Rakyat-nya,” harapnya.
Asep menambahkan, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat akan terus diperkuat.
“InsyaAllah setelah kegiatan ini kita juga harus berkoordinasi dengan provinsi, kemudian dengan kementerian lah khususnya. Itu upaya-upaya kita dari Dinas Sosial Kota Sukabumi,” pungkasnya.
