SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah memastikan akan mempercepat upaya penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Menko PBMD), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memastikan sejumlah program bantuan saat meninjau lokasi terdampak longsor di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Kamis (27/11/2025).
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan bantuan dan pemulihan bagi warga terdampak bencana. Turut mendampingi Cak Imin, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Zainul Munasichin, Anggota DPRD Jabar Fraksi PKB Hasim Adnan, Bupati Sukabumi Asep Japar, Wakil Bupati Andreas, serta jajaran Forkopimda.
Cak Imin menegaskan penanganan bencana longsor di Sukarame Cisolok menjadi contoh kolaborasi cepat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan kelompok ibu-ibu yang bergerak bersama membangun rumah hunian bagi korban.
Baca Juga: PP Muhammadiyah Tegaskan Berdiri Bersama Korban dalam Kasus Dugaan Asusila di Surade Sukabumi
"Inilah salah satu model percontohan kerjasama pemerintah dengan seluruh pihak bisnis swasta, ibu-ibu, masyarakat dan lembaga dalam waktu singkat bisa membangun rumah untuk korban longsor," ujar Cak Imin.
Cak Imin juga menekankan pentingnya menjadikan momentum ini sebagai dasar untuk memperkuat perlindungan sosial adaptif, terutama di daerah rawan bencana. "Kita jadikan momen ini untuk memperkuat perencanaan dan perlindungan sosial adaptif. Pemerintah, swasta, masyarakat, dan tokoh yang perhatian terhadap antisipasi dan prediksi bencana yang akan muncul terutama daerah rawan," katanya.
Ia mengakui bahwa tantangan terbesar pemerintah adalah mengantisipasi kerawanan bencana. Namun ia menegaskan bahwa gotong royong menjadi kunci keberhasilan.
Baca Juga: Aksi Teror Geng Motor di Sukabumi Menurun 77 Persen YoY 2024-2025, Apa Penyebabnya?
"Pekerjaan ini berat, mengatasi sekaligus mengantisipasi kerawanan bencana. Tetapi dengan solidaritas dan gotong royong, kita bisa melakukannya. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita atasi jika kita bekerjasama," tambahnya.
Adapun terkait, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dari Presiden Prabowo tentang perlindungan sosial adaptif, Cak Imin menyampaikan bahwa seluruh proses kini dilakukan lebih terpadu.
"Jadi perlindungan sosial adaptif ini semua tertangani termasuk dalam hal perlindungan sosial termasuk dalam hal identitas kependudukan termasuk bantuan - bantuan iuran, termasuk perlindungan sosial lainnya tertangani dengan bersama-sama seperti yang tadi disampaikan," ujarnya.
Baca Juga: Truk Kontainer Terjun ke Sungai di Sukalarang Sukabumi Mulai Dievakuasi, Waspada Macet
Menurutnya, dengan adanya perlindungan sosial adaptif ini tidak hanya membantu korban, tetapi juga mencegah munculnya kelompok miskin baru. "Di samping menanggulangi kemiskinan kita mengurangi jatuh miskin baru," ucapnya.
Saat ditanya apakah kebijakan ini akan diterapkan di daerah bencana lainnya, Cak Imin memastikan bahwa pemerintah lintas kementerian sudah bergerak secara nasional.
"Kita bergerak di semua lini lintas kementerian. Di Sumatra dan berbagai daerah lain. Kebetulan saya ada di Sukabumi, tapi semuanya sedang berkoordinasi menjalankan penanggulangan sosial adaptif, termasuk di Simeru," ujarnya.
Baca Juga: Mulai Diperbaiki, Jalan Perhutani di Pajampangan Sukabumi yang Rusak karena Angkutan Pasir Besi
Ribuan Warga Terdampak di Cisolok
Sebelumnya, banjir bandang di Kampung Tugu Cikahuripan dan longsor di Desa Sukarame, beberapa waktu lalu menyebabkan 3.291 jiwa atau 1.091 KK terdampak. Selain kerusakan fisik, bencana juga memicu dampak sosial ekonomi yang dikhawatirkan memperdalam angka kemiskinan.
Salah satu temuan penting adalah 202 keluarga tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan, sehingga menghambat akses bantuan sosial, pelayanan kesehatan, hingga program pemulihan ekonomi. Kemenko PM pun, kata Muhaimin bergerak cepat dengan melakukan pendataan dan percepatan pelayanan administrasi kependudukan.
"NIK itu kunci untuk mengakses seluruh layanan sosial. Negara wajib hadir mempermudah, bukan mempersulit," tegas Menko Muhaimin.
"Perlindungan sosial adaptif yang kita bangun bertujuan mendorong antisipasi dan penanggulangan masalah yang dihadapi masyarakat, agar tidak ada lagi warga yang jatuh dalam kerentanan baru akibat bencana," imbuhnya.
Baca Juga: Kereta Wisata Jaka Lalana Meluncur, Ini Respon Wali Kota Sukabumi dan Bupati Cianjur
Dalam kunjungannya, Kemenko PM berkolaborasi dengan DPR RI, Pemkab Sukabumi, serta sejumlah stakeholder untuk memberikan bantuan nyata kepada warga terdampak. Bantuan tersebut meliputi, pembangunan 15 rumah baru lengkap dengan listrik dan air bersih, renovasi 38 rumah, perbaikan akses jalan, bantuan bibit pohon mahoni dan sengon, pengadaan 769 bronjong, serta 1.000 paket sembako untuk kebutuhan mendesak warga.
