SUKABUMIUPDATE.com - Kota Sukabumi menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan. Atas prestasi tersebut Pemkot Sukabumi menerima insentif fiskal sebesar Rp5,5 miliar dari pemerintah pusat.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung kepada Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 yang digelar oleh Kementerian Kesehatan di Auditorium Kemenkes, Jakarta, Rabu, (12/11/2025).
Wali Kota Sukabumi didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Ida Halimah menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran, tenaga kesehatan, serta kader PKK dan Posyandu yang telah bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di daerahnya.
“Alhamdulillah, hari ini Kota Sukabumi mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp5,5 miliar yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Prestasi ini diraih berkat keberhasilan menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 7,2 persen, dari 26,4 persen menjadi 19,2 persen,” ungkap Ayep Zaki.
Menurutnya, capaian ini menjadi hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat yang terus aktif melakukan intervensi gizi dan edukasi di tingkat keluarga. Ia menegaskan bahwa upaya penurunan stunting di Sukabumi akan terus berlanjut dengan semangat kolaboratif.
Baca Juga: Kades Deden: Wacana Penggabungan Wilayah ke Kota Sukabumi Perlu Dikaji Matang
“Kami tidak akan berhenti di sini. Target kami adalah agar Sukabumi menjadi salah satu kota yang mampu mencapai sasaran nasional penurunan stunting di bawah 14 persen pada tahun 2029,” tambahnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah berkontribusi nyata dalam menurunkan angka stunting nasional. Ia menyebut, untuk pertama kalinya sejak 2013, angka stunting nasional berhasil turun di bawah 20 persen.
“Pada tahun 2024, angka stunting nasional turun menjadi 19 persen, setelah sebelumnya bertahan di atas 30 persen selama satu dekade. Ini capaian besar, namun kita masih punya PR besar untuk mencapai target 14 persen di tahun 2029,” ujar Budi Gunadi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Wihaji menegaskan bahwa penurunan stunting telah menjadi salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.
Wihaji menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, mitra pembangunan, dunia usaha, hingga kader di tingkat desa dan Posyandu. “Rapat koordinasi ini menjadi forum untuk memperkuat sinergi dan komitmen lintas sektor, sekaligus memberikan penghargaan kepada daerah berprestasi seperti Kota Sukabumi,” ujarnya.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka stunting nasional merupakan hasil kerja bersama antara pusat dan daerah. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh kepala daerah, tenaga kesehatan, serta kader PKK dan Posyandu di seluruh Indonesia.
“Program ini harus kita kawal bersama. Penurunan angka stunting bukan hasil kerja satu pihak, melainkan hasil sinergi dari semua elemen bangsa," kata Gibran.
Gibran secara khusus mengapresiasi daerah-daerah yang berhasil menurunkan prevalensi stunting, termasuk Jawa Barat yang mencatat penurunan signifikan sebesar 5,8 persen.
Baca Juga: Energi Hijau di Kabupaten Sukabumi, Dorong Perusahaan Bangun PLTS Atap Pabrik
Cuma 9 kota yang raih insentif fiskal
Dari informasi yang dihimpun, jumlah pemerintah daerah penerima insentif tahun ini sebanyak tiga provinsi, 38 kabupaten, dan sembilan kota, yaitu Kota Tebing Tinggi, Kota Sukabumi, Kota Blitar, Kota Madiun, kota Mojokerto, Kota Batu, Kota Palu, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.
Sementara total nilai insentif fiskal tahun ini sebesar Rp 300 miliar sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 330 Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 10 November 2025. (adv)
