SUKABUMIUPDATE.com – Pemerintah Kota Sukabumi kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hingga akhir September 2025, realisasi belanja daerah mencapai 70,08 persen, menjadikan Kota Sukabumi masuk dalam tiga besar kota dengan realisasi belanja terbaik secara nasional.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyampaikan kabar baik tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar secara virtual bersama Menteri Keuangan dan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin (20/10/2025).
Rakornas tersebut membahas dua isu utama: percepatan realisasi belanja daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, serta pengendalian harga beras sebagai salah satu komoditas strategis rakyat.
Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran Forkopimda Kota Sukabumi, Asisten Daerah II, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskumindag), DKP3, serta Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Sukabumi.
Grafik realisasi APBD kota-kota se Indonesia | Foto : SukabumiUpdate
Selain itu, dalam laporan nasional yang dipaparkan, Kota Sukabumi menempati peringkat ke-16 secara nasional dalam realisasi pendapatan, dengan capaian 75,94 persen. Dalam hal ini Kota Sukabumi masuk dalam kelompok 20 kota dengan pendapatan tertinggi di Indonesia.
“Selisih antara pendapatan dan belanja yang seimbang menandakan pengelolaan keuangan kita sehat, risiko gagal bayar rendah, dan tidak ada pengendapan dana di kas daerah,” ujar Wali Kota Ayep Zaki kepada sukabumiupdate.com.
Meski demikian, Ayep menegaskan bahwa capaian ini bukan akhir dari perjuangan. Ia menyampaikan apresiasinya kepada seluruh perangkat daerah, namun tetap mendorong evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan.
“Saya apresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah, tapi kita belum boleh puas. Setiap tahun ada target baru, dan kuncinya semua harus kompak dan solid agar APBD benar-benar memberi manfaat bagi warga,” ujarnya.
Grafik realisasi pendapat kota-kota se Indonesia | Foto : SukabumiUpdate
Ia juga menekankan bahwa percepatan realisasi belanja daerah bukan hanya soal mengejar angka, tetapi memastikan dana publik digunakan secara produktif untuk menggerakkan perekonomian.
“Semakin cepat uang berputar di daerah, semakin banyak kegiatan ekonomi tumbuh, dan itu artinya kesejahteraan ikut meningkat,” tambahnya. (adv)
