SUKABUMIUPDATE.com - Dalam rangka mengantisifasi terjadinya keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratiss (MBG), Pemerintah Kota Sukabumi berinisiatif membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG melalui Rapat Koordinasi Percepatan Program dan Pembentukan Satgas MBG yang digelar di Opproom Setda, Rabu (24/9/2025).
Dalam rakor yang dihadiri oleh Koordinator Wilayah BGN, Koordinator Kecamatan BGN, Ahli Gizi, Para Camat, Kepala Puskesmas itu menghasilkan keputusan Wali Kota tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG nomor 188.45/253-SAHLI/2025 yang berfokus pada empat hal utama yakni:
Baca Juga: Anggota DPRD Sukabumi Ancam Tolak Program MBG, Jika Kasus Keracunan Terus Berulang
1. Menyusun dan memegang acuan Standar Operasional Prosedur (SOP) jaminan keamanan pangan.
2. Melakukan akselerasi dengan stakeholder kewilayahan.
3. Melakukan identifikasi dini terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB).
4. Memberikan edukasi masyarakat tentang pola makan dan hidup sehat.
Dalam hal ini, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menekankan program MBG harus menjadi perhatian bersama melalui koordinasi lintas sektor, mulai dari kelurahan, kecamatan, puskesmas, BKKBN, hingga polsek. Terutama Satgas MBG diharapkan dapat menjaga kondusifitas program, mulai dari pengelolaan menu, higienitas dan sanitasi, penentuan penerima manfaat, hingga keseimbangan gizi.
“Penggunaan bahan baku yang tidak segar menjadi salah satu pemicu munculnya KLB. Oleh karena itu, kualitas pangan yang diberikan kepada penerima manfaat harus benar-benar layak konsumsi,” ujar Ayep.
Baca Juga: Warga Sukabumi Keracunan Lagi, Usai Santap Menu Makanan Acara Maulid Nabi di Lengkong
Di sisi lain, Ayep juga mengingatkan agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dinas, dan unsur Forkopimcam mengacu pada SOP keamanan pangan, meningkatkan sinergi, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat.
Selain itu, ia menyoroti persoalan di lapangan terkait menjamurnya dapur baru yang melebihi kuota seharusnya, sehingga berdampak pada distribusi penerima manfaat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR berencana membangun dapur pemerintah daerah (dapur pemda).
“Dapur pemda ke depan harus menjadi contoh dalam tata kelola pelayanan MBG, baik dari sisi kualitas, higienitas, maupun standar gizi,” ucapnya..
Terakhir, Ayep mengaku turut prihatin atas peristiwa keracunan massal akibat Program MBG yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa wilayah di Jawa Barat (Jabar).
