SUKABUMIUPDATE.com - Kericuhan mewarnai pelaksanaan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar pada Sabtu, 27 September 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Lemparan kursi hingga bentrokan fisik sempat terjadi di ruang sidang pleno sebelum akhirnya situasi berhasil dikendalikan.
Sekretaris DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Almanfaluthi Hakim, sangat menyayangkan peristiwa tersebut terjadi. Menurutnya, insiden baku hantam antar peserta muktamar menjadi peristiwa pertama yang pernah terjadi dalam sejarah PPP sejak berdiri pada tahun 1973. I
Alman yang turut hadir dalam forum tersebut menyebut bahwa kericuhan telah terjadi sejak forum sidang pleno di mulai. Bahkan saat Ketua Umum menyampaikan pidatonya, muktamirin seolah tidak peduli terus meneriakan kata-kata "ketua baru".
Menurut Alman, salah satu pemicu ketegangan adalah sikap pimpinan sidang yang dinilai tidak membuka ruang diskusi secara adil. Materi muktamar yang sudah disusun Steering Committee (SC) seharusnya dibahas secara demokratis oleh peserta muktamar, namun kenyataannya, usulan dan pendapat dari peserta tidak ditanggapi.
“Hal itu memicu kemarahan, karena peserta adalah pemegang kedaulatan tertinggi di forum muktamar. Akhirnya terjadi chaos, keributan, bahkan baku hantam antar peserta. Pimpinan sidang pun keluar dari forum karena tak mampu mengendalikan suasana,” tuturnya.
Baca Juga: Dinas PU Sukabumi Tingkatkan Jaringan Irigasi di Cibagong, Desa Parakanlima
Alman menambahkan, kericuhan yang terjadi juga merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan kader terhadap kepemimpinan DPP PPP, terutama kepada Plt Ketua Umum Mardiono, yang dinilai gagal membawa PPP lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. PPP tercatat tidak memiliki satu pun perwakilan di DPR RI untuk pertama kalinya dalam sejarah.
"Kericuhan ini sebetulnya merupakan akumulasi kekecewaan yang sudah memuncak dari sebagian besar muktamirin yang menghendaki adanya perubahan di tataran pimpinan pusat, terutama Ketua Umum yang telah dianggap gagal mengelola partai sehingga PPP tidak lolos ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) pada pemilu 2024 yang lalu. Sejarahpun mencatat, baru kali ini PPP tidak memiliki perwakilan di parlemen sejak berdiri tahun 1973," jelasnya.
Alman pun mengaku baru pertama kali menyaksikan kericuhan pada momen pembukaan muktamar yang biasanya berlangsung sangat khidmat. Dan menurutnya baru kali ini acara seakbar muktamar tidak dihadiri oleh pimpinan-pimpinan partai politik lain atau tamu undangan kehormatan sebagaimana lazimnya gelaran seremoni pembukaan muktamar sebelumnya.
Alih-alih melakukan introspeksi, muhasabah atau evaluasi, DPP (dalam hal ini ketua umum) sebagai pemangku jabatan tertinggi di tubuh partai seolah tidak merasa bertanggungjawab atas kondisi partai ini dan bahkan kemudian menyatakan diri untuk maju kembali sebagai calon ketua umum untuk masa jabatan periode 2025 - 2030 walaupun di tengah gelombang penolakan.
"Memang betul, siapapun sepanjang memiliki kartu anggota partai dan memenuhi syarat berhak mencalonkan diri termasuk Plt Ketua Umum (Mardiono). Karena muktamar itu sendiri adalah forum tertinggi bagi PPP dimana salah satu agendanya adalah memilih calon ketua umum, merevisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta membahas hal-hal lain yang dianggap sangat penting," kata dia.
Bersyukurlah masih ada kader-kader partai yang mempunyai hati nurani serta mau bertanggungjawab memimpin dan melanjutkan proses sidang-sidang pada muktamar dengan segala aturan serta mekanisme yang dijalankan hingga muktamar selesai dalam suasana aman, kondusif dan penuh rasa kekeluargaan.
Alman menyatakan dengan terpilihnya ketua umum baru melalui mekanisme aklamasi adalah bagian dari keputusan sidang yang disetujui oleh seluruh peserta muktamar, karena tidak mungkin aklamasi itu terjadi jika masih ada peserta sidang yang menolaknya. Inilah arti dari musyawarah dalam sebuah forum muktamar, dan proses musyawarah ini dihadiri dan disaksikan langsung oleh seluruh ketua majelis partai. Ada majelis syariah, majelis pertimbangan, majelis pakar dan hadir pula ketua mahkamah partai.
Baca Juga: Anggaran 2025, Dinas Perkim Sukabumi Bangun 780 Unit Rutilahu: Satu Rumah Rp 20 Juta
"Terpilihnya Bapak Agus Suparmanto sebagai ketua umum mempunyai makna terwujudnya harapan dari mayoritas muktamirin dan seluruh kader yang menginginkan perubahan serta pemimpin baru di tubuh PPP tanpa harus ada perdebatan istilah kader dan non kader. Respect, kepada seluruh peserta muktamar yang tidak bergeser dan tetap berada di ruangan sidang hingga muktamar usai," ujarnya.
Ia berharap, terpilihnya Agus Suparmanto menjadi awal baru bagi PPP untuk bangkit kembali, membenahi struktur internal, dan bersiap menghadapi Pemilu 2029 dengan semangat baru. “Semoga dengan nakhoda baru, kapal besar PPP bisa kembali berlayar mulus di bawah langit cerah dan angin yang bersahabat menuju kejayaan partai di masa depan,” pungkasnya.
