SUKABUMIUPDATE.com – Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, angkat bicara terkait kondisi Jembatan Tanjung di Kecamatan Jampangkulon yang tengah menjadi sorotan publik setelah peristiwa warga menggotong jenazah menyeberangi sungai beberapa waktu lalu.
Menurut Deden, kerusakan pada Jembatan Tanjung terjadi akibat banjir besar Desember 2024, kemudian kembali hanyut pada Maret 2025. Saat itu, masyarakat bersama Forkopimcam setempat membangun jembatan darurat secara swadaya, meski tidak bersifat permanen.
“Sebetulnya itu secara kedaruratan sudah dibuat oleh swadaya masyarakat, Forkopimcam pada saat itu sudah dibuatkan, walaupun belum permanen,” jelas Deden saat dihubungi sukabumiupdate.com, Kamis (28/8/2025).
BPBD kemudian menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang mencatat 22 jembatan terdampak bencana di Kabupaten Sukabumi. Dokumen tersebut menurut Deden telah disampaikan ke Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
“Dokumennya sudah selesai, sudah kita kirim juga ke pusat, ke provinsi dan kabupaten. Kemarin saya cek, sudah tersentuh dan teranggarkan untuk dibuatkan di anggaran perubahan. Termasuk Jembatan Tanjung,” ujarnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Larang Penggunaan dan Penjualan Knalpot Bising di Jabar
Jembatan Tanjung Masuk Daftar Prioritas Perbaikan
Deden menegaskan, Jembatan Tanjung sudah diajukan untuk diperbaiki melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi dan kini sedang menunggu pembahasan dalam perubahan APBD.
“Dari data dokumen yang kita tunjukkan, salah satunya jembatan itu sudah diajukan dan dipersiapkan untuk dibangun di perubahan,” katanya.
Pengajuan pembangunan jembatan juga dilakukan melalui BPBD Provinsi Jawa Barat dan telah dibahas dalam rapat lintas sektor bersama BNPB, termasuk dalam forum di Grand Inna Samudra Beach Hotel, Palabuhanratu pada 11–12 Juni 2025.
“Dasar kita itu pengajuan melalui BPBD Provinsi, karena alurnya memang ke sana. Untuk pusat juga sudah disampaikan, bahkan sudah dirapatkan dengan dinas terkait,” tambahnya.
Status Kedaruratan Masih Berlaku
Terkait status tanggap darurat, Deden mengatakan bahwa hingga kini SK transisi kedaruratan masih berlaku, karena diperpanjang setiap tiga bulan. Hal ini memungkinkan proses penanganan pascabencana tetap berjalan.
“Kalau dana BTT memang harus ada SK tanggap darurat. Tapi di Kabupaten Sukabumi, penganggarannya reguler. Jadi walaupun kejadiannya sudah Maret, SK transisi kedaruratan masih berlaku,” ungkapnya.
Baca Juga: Pemulihan Pasca Bencana: BPBD dan BNPB Bahas Perumahan dan Infrastruktur di Sukabumi
Sebagian Jembatan Sudah Diperbaiki
Deden menyebutkan, dari sekitar 22 jembatan terdampak, sebagian telah diperbaiki melalui dukungan pemerintah dan lembaga non-pemerintah (NGO). Di antaranya berlokasi di Bantargadung, Surade, Jampangtengah, Waluran dan Cidolog. Namun, beberapa jembatan lainnya, termasuk Jembatan Tanjung, masih dalam proses perencanaan teknis di Dinas Perkim.
“Yang lebih cepat bisa membantu proses tersebut tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, peristiwa warga Desa Bojongtipar, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, yang terpaksa menggotong jenazah menyeberangi sungai karena tidak adanya jembatan permanen, sempat viral di media sosial dan mengundang reaksi berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menanggapi kejadian tersebut, Dedi Mulyadi menyebut bahwa Bupati Sukabumi sulit dihubungi, serta menekankan bahwa pembangunan jembatan yang bersifat mendesak bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), mengingat anggaran dinas teknis sudah habis.
Bupati Sukabumi Tanggapi Santai Pernyataan Gubernur
Bupati Sukabumi, Asep Japar (Asjap), menyatakan bahwa komunikasi antara dirinya dengan Gubernur Jawa Barat tetap berjalan baik, dan ia tidak mempermasalahkan pernyataan Dedi Mulyadi tersebut.
“Biarin, enggak apa-apa. Biar saja Pak Gubernur menyampaikan pendapat, yang penting kita pada saat itu lagi bekerja,” ujar Asjap kepada sukabumiupdate.com saat ditemui di Stunting Education Centre, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kamis (28/8/2025).
Administrasi Sudah Ditandatangani, Pemkab Siap Bangun Jembatan
Terkait proses administrasi untuk pembangunan Jembatan Tanjung, Asjap memastikan bahwa dirinya telah menandatangani surat pernyataan yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Gubernur terhadap persoalan infrastruktur di Sukabumi.
“Sudah, kemarin saya tanda tangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur bahwa beliau begitu antusias terhadap Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.
