SUKABUMIUPDATE.com - Dalam rangka mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi dan Tinjauan Lapangan Pemulihan Pasca Bencana Sektor Perumahan dan Infrastruktur, yang berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis, 11–12 Juni 2025.
Kegiatan dilaksanakan di Grand Inna Samudra Beach, Jalan Raya Cisolok KM. 7, Palabuhanratu, Jawa Barat, dan melibatkan lintas sektor dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Fokus utama dari rapat ini adalah identifikasi capaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) yang selama ini telah dirancang dan dilaksanakan.
Dalam agenda yang dimulai pukul 09.00 WIB itu, hadir Tim BNPB, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti BPBD, Bappeda, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas SDA, serta Dinas Pendidikan. Dari tingkat kabupaten hadir perwakilan dari BPBD, Bappelitbangda, Dinas PU, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Diskominfosan, Dinas Kesehatan, dan sejumlah dinas teknis lainnya termasuk Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi.
Baca Juga: Pemancing Rekam Letupan Air Hitam di Sungai Cibuni, Cerita Leuwi Korocok Sukabumi
Kegiatan diawali dengan arahan dari Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, lalu dilanjutkan dengan paparan dari Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB, Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Perumahan, dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena.
Selanjutnya, peserta mengikuti desk identifikasi sektoral untuk menilai progres rehabilitasi yang telah berjalan, dan ditutup dengan field study berupa kajian langsung ke lapangan bersama tim BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, dan dinas-dinas teknis terkait.
Deden Sumpena menyampaikan bahwa rapat ini merupakan kelanjutan dari evaluasi sebelumnya, dengan hasil positif berupa sinyal dari pemerintah pusat untuk mendukung hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.
Baca Juga: Wagub Erwan Setiawan Hadiri Lepas Sambut Danpusdiklatpassus Kopassus
“Hari ini sudah ada sinyal untuk proses mendapatkan huntap dari pemerintah pusat, walaupun belum bisa menyeluruh. Kita prioritaskan lahan-lahan yang secara geologi dinyatakan aman,” kata Deden, melalui sambungan telepon, Sabtu (14/6/2025).
Deden menegaskan bahwa BPBD tetap berkomitmen mempercepat proses pemulihan infrastruktur dan perumahan masyarakat terdampak. Menurutnya, koordinasi terus dilakukan lintas sektor, baik dengan dinas di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat, guna memastikan proses masuk dalam perencanaan pembangunan.
“BPBD mendorong dinas teknis seperti Dinas PU untuk bergerak dalam pemulihan infrastruktur. Sementara untuk rumah tidak layak huni yang belum tercover, pusat bisa membantu melalui Dana Tunggu Hunian (DTH) atau program huntap dari BNPB,” ujarnya.
Baca Juga: Atap Dua Rumah Warga Cidahu Sukabumi Terbang Tersapu Angin Kencang
Deden berharap hasil dari rapat ini dapat segera ditindaklanjuti agar pemulihan pasca bencana di Kabupaten Sukabumi benar-benar berjalan sesuai rencana, akuntabel, dan tepat sasaran. "Kolaborasi semua pihak menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan wilayah dan kehidupan masyarakat yang lebih tangguh pascabencana," pungkasnya. (adv)
