SUKABUMIUPDATE.com - Polemik di internal Partai Golkar Kabupaten Sukabumi semakin menghangat setelah penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi. Sejumlah kader mempertanyakan keabsahan dan mekanisme penunjukan Plt tersebut yang dinilai tidak transparan dan melanggar prosedur organisasi.
Aris Rindiansyah, Ketua Bagian Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi menegaskan hingga saat ini belum ada bukti administratif resmi dari DPP Partai Golkar terkait penunjukan Plt. Padahal, sebagai partai besar yang telah malang melintang dalam perpolitikan nasional, administrasi merupakan hal yang mutlak.
"Kalau memang Plt ini sah dan mendapat persetujuan DPP, harusnya bisa ditunjukkan dong surat resminya. Mana buktinya? Kan partai ini punya aturan organisasi yang jelas," kata dia dalam siaran pers yang diterima sukabumiupdate.com, Selasa (6/5/2025).
Aris juga menyoroti adanya isu bahwa pergantian tersebut merupakan aspirasi dari bawah. Namun hingga kini tidak jelas siapa yang dimaksud dengan ‘bawah’ itu. Sebab, menurutnya, para Pengurus Kecamatan (PK) dan para caleg selama ini solid dan satu komando memenangkan Partai Golkar, baik di Pileg maupun Pilkada 2024.
"Selama ini semua kompak memenangkan Golkar. Kok tiba-tiba muncul Plt tanpa proses yang jelas? Ini jadi pertanyaan besar. Mekanisme organisasi apa yang dipakai DPD Jabar sampai bisa menunjuk PLT seperti ini?" tambahnya.
Baca Juga: Golkar Jabar Bantah Pergantian Ketua DPD Sukabumi Marwan Hamami Diwarnai Konflik Pribadi
Lebih jauh, ia menyebut, berdasarkan informasi yang dihimpun, DPP Partai Golkar sebelumnya telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang melarang penunjukan Plt menjelang Musda (Musyawarah Daerah). Bahkan dalam rapat harian DPP yang dipimpin Ketua Umum Bahlil Lahadalia pada 22 April lalu, ditegaskan tidak boleh ada penunjukan Plt agar tidak memicu konflik kepentingan menjelang Musda.
"Kalau proses penunjukan ini sesuai aturan, tentu tidak akan ada gejolak seperti sekarang. Apalagi Pak Marwan berhasil membawa Golkar menang di Pileg dan Pilkada. Tapi kenapa tiba-tiba diturunkan? Ini kan patut dipertanyakan," kata Aris.
Situasi ini menjadi catatan serius bagi DPP Partai Golkar untuk memastikan setiap proses di daerah berjalan sesuai aturan organisasi, demi menjaga soliditas dan marwah partai menjelang agenda Musda yang akan datang.
Diberitakan sebelumnya, DPD Partai Golkar Jawa Barat menyampaikan bahwa pergantian Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi dari Marwan Hamami kepada Deden Nasihin sebagai Plt telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Nurmansyah, untuk meluruskan isu yang menyebut keputusan tersebut dilakukan sepihak oleh Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily, apalagi dikaitkan dengan kepentingan menjelang Musda Partai Golkar Jawa Barat.
“Pak Ace (Ketua DPD Golkar Jabar) menyampaikan kepada saya bahwa ini sudah sepengetahuan dan persetujuan Ketua Umum. Saya yakin beliau tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan,” ujar Nurman dalam keterangannya pada Minggu (4/5/2025).
Ia menyatakan, bila ada pihak yang masih meragukan keabsahan keputusan tersebut, dipersilakan untuk mengecek dokumennya langsung ke Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi atau pengurus terkait.
Nurmansyah menekankan bahwa pemberhentian Marwan Hamami merupakan hasil tindak lanjut dari aspirasi internal. Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi meminta penegakan disiplin organisasi, termasuk pergantian ketua.
