Oleh: Syaefudin Simon (Kolumnis/Wartawan Republika)
Alkisah, di Roma abad pertama, Kaisar Caligula (12-41 M) hendak mengangkat kudanya, Incitatus, menjadi konsul -- jabatan tertinggi setara perdana menteri di era Romawi.
Berita aneh itu pun tersebar luas. Rakyat heran. Kok kuda dijadikan konsul?
Suetonius, penyebar berita itu -- benar atau tidak -- memaklumi kehebohan tersebut. Bagi Suetonius, berita yang ditulisnya itu benar karena berasal dari orang dekat kaisar. Dan sangat mungkin kaisar yang menyatakan "10 + 1 adalah 13'' itu akan melakukan kekonyolan tadi. Kaisar Caligula memang gila dan bodoh murokab.
Cerita Suetonius itu, 2000 tahun lalu ternyata masih relevan hingga kini. Penguasa yang jenuh pada orang pintar akan mencari teman bicara yang tak pernah membantah. Kuda tak pernah membantah penguasa. Kuda tak pernah membawa tabel data. Sama persis dengan para penjilatnya.
Baca Juga: Pool Party Ngoetfest x Santasea Dinilai Tak Sesuai Norma, Disporapar Sukabumi Tegur Pengelola
Ya, ya. Dua ribu tahun kemudian, di sebuah republik yang jauh dari Tiber, Yunani, kalimat yang ditulis Suetonius tu, terdengar lagi di sebuah podium terhormat. Di Indonesia.
"Terserah para pakar yang menganggap dirinya pakar sampai jadi goblok," kata Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dikutip ribuan akun media sosial belum lama ini.
Hadirin bertepuk tangan. Di layar ponsel, kalimat itu dipotong-potong, diberi musik dramatis, lalu disebar sebagai bukti bahwa pemimpin kita bukan tipe menara gading.
Pakar? Ah, cuma orang yang pandai berteori dan tak pernah kena lumpur. Kata buzzer istana
Tentu saja, kritik terhadap akademisi dan peneliti yang jauh dari kenyataan, bukan hal haram. Memamg ada pakar yang salah, ada yang sombong, ada yang memakai gelar sebagai perisai. Tapi ada perbedaan besar antara mengoreksi seorang pakar dan menertawakan kepakaran.
Baca Juga: Suara-suara Miring Usai 26 Tahun Pusat Kegiatan Pemkab Sukabumi di Palabuhanratu
Yang pertama membutuhkan argumen. Yang kedua memerlukan tepuk tangan. Di podium kaisar itu, seorang dirijen telah mengatur orkestrasi tepuk tangan -- meski pidatonya buruk dan memalukan.
Kaisar Romawi dan Para Penasihatnya
Sejarah Roma menyimpan banyak pelajaran tentang bagaimana kekuasaan memperlakukan orang berilmu. Kaisar Nero (54-68 M) misalnya, mula-mula beruntung. Ia didampingi Seneca, filsuf Stoa sekaligus gurunya. Itulah yang membuat 5 tahun pertama pemerintahan Nero dikenang cukup bagus dan tertib.
Ketika sang kaisar makin gemar pentas dan pujian, nasihat menjadi gangguan. Seneca akhirnya diperintahkan bunuh diri oleh Nero pada tahun 65. Jenderal Corbulo, yang terkenal cakap di front Timur, mengalami nasib serupa Seneca. Yang tersisa di sekeliling istana adalah orang-orang yang paham betul cara membungkuk. Lalu memberi tepuk tangan kepada Nero.
Kaisar Domitianus (81-96 M) lebih terang-terangan. Ia mengusir para filsuf dari Roma dan menghukum mereka yang menulis dengan nada kritis.
Baca Juga: Retribusi Lancar Tapi Sampah Numpuk di Kebonpedes Sukabumi, DLH Akui Terkendala Biaya Perbaikan Truk
Kisah lain, Elagabalus, kaisar Romawi (217-222 M) , tak kalah aneh. Ia dikabarkan mengangkat penari dan kusir kereta ke jabatan penting di istana. Seperti biasa, hulu balang dan buzzer mendukungnya dengan tepuk tangan.
Dari semua kisah itu, pola kekuasaan despot tak berubah. Pertama, orang berilmu dicurigai; kedua, mereka disingkirkan; ketiga, kursi mereka diisi orang setia; keempat, kebijakan menjadi keputusan seorang kaisar despot yang tak mau mendengar dan enggan berpikir.
Akibat kebijakan kaisar yang menentang logika itu, Roma pelan-pelan mulai kehilangan pegangan. Kemudian runtuh.
Penulis cantik Balqis Humaira, menceritakan kisah semacam Romawi Kuno di atas dalam konteks sejarah Islam di akun FB-nya. Humaira mengutip hadis Nabi tentang dicabutnya ilmu dengan ilustrasi video yang memperlihatkan Presiden Prabowo sedang menyinyiri kepakaran.
Nabi Muhammad bersabda: ilmu dicabut dengan wafatnya para ulama, lalu manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin yang berfatwa menyesatkan tanpa ilmu. Humaira mengutip pula hadis lain: bila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya.
Baca Juga: Prabowo Ingin RI Bikin Bensin dari Batu Bara, Bahlil Siap Tindaklanjuti
Para penulis yang menafsirkan hadis ini secara luas menafsirkan kata "ulama" sebagai "orang berilmu." Termasuk ekonom, ahli pertanian, ahli keuangan, dan ahli gizi.
Lalu, tulis Humaira, yang dimaksud "mewafatkan ilmu" tak selalu berupa kematian fisik. Cukup dengan membuat pakar tak lagi berharga di ruang publik.
Ketika seorang kepala negara menyebut kaum ahli goblok, pesan yang sampai ke birokrat di bawahnya jelas: jangan bawa data yang bikin bos tak nyaman. Rapat kabinet jadi ruang yang aman bagi kata "siap". Dan angker bagi kata "tapi" dengan deretan logika. Jangan berharap dalam rapat kabinet itu muncul logika dan data. Logika dan data sudah mati. Matinya bareng sama kaum intelektual yang "dibunuh" kaisar.
Proyek Besar, Kritik Kecil
Contoh dari sub judul itu berderet. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, adalah janji kampanye yang populer. Para ahli gizi dan ekonom tidak menolak niat memberi makan anak-anak. Yang mereka pertanyakan adalah anggarannya yang raksasa, rantai pasok di daerah terpencil, dan standar keamanan pangannya.
Kasus keracunan -- kini sudah lebih dari 50 ribu korban -- di sejumlah daerah, bukan rekaan para kritikus. Tapi data. Dan sampai hari tak ada yang bertanggung jawab dan diperiksa polisi. Konyol!
Lalu food estate yang mengulang cerita lama. Dulu ada proyek lumbung pangan di lahan gambut Kalimantan di era Soeharto. Kritik keras para ahli ekologi tak digubris sang despot. Dan proyek itu pun gagal total
Sekarang di era Prabowo, kontroversi food estate muncul lagi. Bukan di Kalimantan. Tapi Papua. Para pakar mengingatkan food estate itu akan membunuh hutan. Deforestasi niscaya terjadi. Wilayah komunitas adat akan lenyap. Tapi rejim tak peduli. Yang penting uang untuk menambah pundi istana.
Baca Juga: Bayu ASN Bogor Masih Hilang, Kabar Bersama Istri Muda di Sukabumi Dibantah Polisi
Ketika peringatan-peringatan itu datang, sikap yang ideal bagi seorang pemimpin adalah bertanya: apa datanya, di mana lemahnya rencana kami?
Sayang introspeksi macam itu tak muncul di hati presiden. Yang muncul (untuk merespon kritik itu) adalah menyerang pengritiknya dengan cara yang bodoh dan brutal.
Tak perlu jadi filsuf cum negarawan macam Marcus Tullius Cicero (106 SM – 43 SM) untuk tahu bahwa serangan ke pribadi adalah cara paling murah menghindari argumen. Kita pun tahu itu, yang kini terjadi di Konoha.
Pakar membawa angka, politikus membawa cerita. Bila angka berlawanan dengan cerita, ada dua jalan: mengubah cerita atau menyingkirkan penuturnya. Yang kedua jauh lebih hemat waktu. Dan kini terjadi di Konoha.
Di sinilah ironi itu muncul. Rejim yang mengaku bekerja keras, justru paling perlu diuji dengan pengetahuan. Why? Sebab: Pekerjaan besar yang gagal bukan hanya menyia-nyiakan anggaran, tapi juga menghabiskan kepercayaan.
Indonesia punya cukup banyak monumen dari proyek yang dulunya dianggap "pasti berhasil" -- kemudian hari runtuh dan hilang dihukum waktu. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) contohnya. Ia sedang menunggu giliran kehancurannya.
Kursi untuk yang Setia
Persoalan lain adalah siapa yang mengisi kursi. Kritik yang kerap mengemuka: jabatan menteri, komisaris BUMN, dan pucuk pimpinan lembaga strategis lebih sering menjadi balas budi politik ketimbang hasil seleksi kompetensi. Pemerintah punya pembelaan, dan patut didengar: mereka menyebut kabinet berisi banyak profesional, dan loyalitas dibutuhkan untuk menjalankan program secepat mungkin.
Tapi ketika ukuran utama seseorang duduk di kursinya adalah kedekatan, bukan kecakapan, pola Romawi tadi mulai terasa akrab. Kini kita pun menyaksikannya di Republik Konoha. Buzzer dan penjilat berbondong bondong datang ke istana dengan wajah senyum dan sikap patuh. Apa pun yang dikatakan kaisar pasti benar. Bahkan kalkulator pun disetting, agar 10 + 6 = 17.
Baca Juga: Masalah Sampah di Sukabumi: Di Jalan, Pemukiman, Selokan Hingga ke Gunung
Ada pula catatan jujur yang harus dicermati:
tidak semua pengkritik pemerintah bersih dari kepentingan, dan tidak semua pakar pasti benar. Tapi catat: kepakaran justru hidup karena akses terbuka untuk saling kritik.
Jadi, bantahan itu membutuhkan bukti, bukan hinaan. Kalau seorang ekonom keliru, tunjukkan di mana salahnya. Kalau seorang ahli gizi berlebihan, sodorkan data tandingan.
Itulah cara mengoreksi yang beradab. Dan itu pula yang membedakan pemerintahan dari panggung stand-up.
Roma akhirnya masih berdiri berabad-abad setelah para kaisar gila itu mati, tapi tak pernah benar-benar sama. Institusinya melapuk, Senat menjadi hiasan, dan tentara menjadi penentu siapa yang boleh memakai jubah ungu. Yang runtuh lebih dulu bukan tembok kota, melainkan kebiasaan mendengar.
Indonesia bukan Roma, dan Prabowo bukan Caligula. Analogi hanya berguna sejauh kita tak memakainya sebagai vonis. Tapi sejarah bukan ramalan depan cermin. Dan di cermin itu, ada satu adegan yang selalu muncul sebelum kekacauan: seorang penguasa tertawa, hadirin ikut tertawa, dan di sudut ruangan seorang ahli menutup catatannya, memilih diam.
Tepuk tangan itu enak didengar. Tapi jangan lupa, di Roma pun tepuk tangan paling riuh terdengar tepat sebelum kuda naik ke kursi konsul.
