Oleh: Syaefudin Simon, Kolumnis/Wartawan Republika
Sebuah buku tebal 368 halaman tiba-tiba membuat lini masa rx riuh. Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam (yang sesungguhnya telah diluncurkan sejak Agustus 2025 dalam rangkaian acara BAZNAS) mendadak viral kembali pada awal September 2026 -- setelah sebuah unggahan di media sosial memancing rasa penasaran, sekaligus kegelian.
Judul buku itu sendiri memantik keonaran: "Islam ala Prabowo". Judul ini seperti menyiratkan adanya varian Islam baru. Sebuah mazhab yang dilekatkan pada nama Prabowo -- Presiden Indonesia yang kebijakan pemerintahannya penuh paradoks.
Di balik kehebohan tata letak, nama kontributor yang berpolemik, dan pertanyaan soal siapa menulis apa -- ada pertanyaan lebih mendasar dan patut direnungkan: apa sebenarnya yang dimaksud dengan "Islam ala Prabowo"?
Apakah ia sekadar jargon penanda politik, ataukah instrumen untuk meneguhkan legitimasi kekuasaan di negeri yang penduduknya mayoritas Muslim?
Simbol yang Mendahului Substansi
Pertanyaan ini tidak lahir dari ruang hampa. Di Indonesia, hubungan antara Islam dan kekuasaan politik punya sejarah panjang yang berulang dalam pola serupa: pemimpin yang latar belakangnya tidak secara eksplisit berakar dari tradisi keislaman substantif—pesantren, ormas keagamaan, atau pendidikan agama formal—kerap merasa perlu menegosiasikan kedekatan simbolik dengan Islam begitu memasuki gelanggang kekuasaan.
Ini bukan fenomena baru. Presiden-presiden sebelumnya, dari latar belakang militer maupun sipil-nasionalis, kerap menempuh jalan serupa: merangkul ulama, menghadiri pengajian, menunaikan ibadah haji di momen strategis, atau menjadikan simbol-simbol keislaman sebagai bagian dari koreografi kekuasaan.
Prabowo Subianto, yang secara kultural- biologis dibesarkan dalam keluarga dengan latar belakang yang jauh dari tradisi pesantren, kini menghadapi tantangan serupa. Sebagai presiden di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, di mana suara politik umat menjadi penentu dalam kontestasi kekuasaan, kedekatan dengan simbol keislaman bukan sekadar preferensi personal—melainkan kebutuhan struktural.
Buku ini, yang diinisiasi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani bersama Ketua MUI Anwar Iskandar dan diterbitkan lewat momentum Rakornas BAZNAS, tidak lepas dari logika tersebut: ia adalah upaya membangun narasi bahwa kepemimpinan Prabowo, meski tidak berangkat dari tradisi keislaman formal, tetap dapat dibingkai sebagai kepemimpinan yang islami.
Yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana pembelaan terhadap buku ini justru menegaskan ketegangan tersebut. Guru Besar UIN Sunan Ampel, Asep Saifuddin, yang namanya sempat menjadi polemik karena dicantumkan sebagai penulis epilog, buru-buru mengklarifikasi bahwa tulisan dia dimaksudkan untuk mengingatkan pemerintah agar meneladani ketegasan pemberantasan korupsi dan pengelolaan dividen BUMN — bukan menyejajarkan sosok Prabowo dengan figur sahabat Nabi.
Klarifikasi semacam ini justru mengungkap kegelisahan yang lebih dalam: ada kekhawatiran bahwa buku ini akan dibaca sebagai pemujaan personal yang dibalut jubah keagamaan, bukan sebagai kajian etika kepemimpinan yang genuine.
Instrumental atau Substansial?
Di sinilah letak pertanyaan inti yang layak diajukan secara jujur: apakah "Islam ala Prabowo" merujuk pada penghayatan keislaman yang tumbuh dari pengalaman batin dan tradisi keilmuan, ataukah ia adalah konstruksi naratif yang disusun untuk kebutuhan politik -- untuk meredam kontestasi identitas, menenangkan basis pemilih Muslim konservatif, dan membangun jembatan dengan kekuatan-kekuatan Islam politik yang selama ini skeptis terhadap latar belakang militer-nasionalisnya?
Ada argumen yang menonjol dari kalangan pendukung. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, misalnya, mengingatkan agar publik tidak menilai keislaman seseorang semata dari latar keluarga pesantren. Menurutnya, buku ini justru mencoba melihat Islam dari dimensi yang lebih substantif: akhlak, keberpihakan kepada kaum lemah, kemaslahatan rakyat, dan kerja nyata membangun bangsa — bukan sekadar identitas simbolik dan formal.
Argumen ini punya bobot teologis yang tidak bisa diabaikan begitu saja: dalam banyak tradisi pemikiran Islam, keislaman memang tidak diukur dari genealogi keluarga atau kefasihan berbahasa Arab, melainkan dari praksis keadilan dan kemaslahatan umum.
Namun argumen semacam ini pula yang, disadari atau tidak, mengonfirmasi kecurigaan yang sedang berkembang di ruang publik: bahwa "Islam ala Prabowo" adalah proyek pembingkaian ulang (reframing). Yaitu usaha mendefinisikan ulang apa artinya "islami" agar pas dengan biografi dan gaya kepemimpinan seseorang yang memang tidak tumbuh dari tradisi keislaman formal.
Ini bukan berarti langkah tersebut secara otomatis tidak tulus atau tidak sah. Tetapi ia menunjukkan bahwa keislaman di sini beroperasi lebih sebagai kerangka legitimasi politik ketimbang sebagai identitas yang lahir lebih dulu dari kekuasaan.
Ketika Judul Menjadi Petaka
Ironisnya, kontroversi terbesar buku ini justru datang dari hal yang paling dangkal: judulnya sendiri. Frasa "Islam ala" memancing tafsir bahwa ada varian keislaman baru yang tengah diperkenalkan — kesan yang jelas tidak diinginkan oleh para penggagasnya, namun sulit dihindari mengingat konotasi kata "ala" dalam bahasa Indonesia yang kerap merujuk pada gaya atau aliran tersendiri. Reaksi warganet, mulai dari pertanyaan serius hingga sindiran satire di media sosial, menunjukkan betapa sensitifnya publik Indonesia terhadap segala bentuk personalisasi agama yang dilekatkan pada figur kekuasaan.
Fenomena inilah yang barangkali paling jujur menggambarkan posisi "Islam ala Prabowo" hari ini: ia berdiri di persimpangan antara jargon politik dan kajian substantif, tanpa benar-benar menuntaskan salah satunya.
Sebagai jargon, ia berfungsi menenangkan kontestasi identitas dan meredam kecurigaan sebagian kalangan Islam politik terhadap Prabowo.
Sebagai kajian substantif, ia masih harus membuktikan diri lewat konsistensi kebijakan, bukan lewat kompilasi testimoni tokoh agama semata.
Menimbang Ulang
Sejarah relasi Islam dan kekuasaan di Indonesia mengajarkan satu hal: legitimasi keislaman yang dibangun lewat simbol dan narasi cenderung rapuh jika tidak ditopang oleh rekam jejak kebijakan yang konsisten. Ucapan, buku, dan seremoni keagamaan bisa membangun citra dalam jangka pendek, tetapi publik — termasuk kalangan Muslim sendiri — pada akhirnya menilai dari praksis: bagaimana keadilan ditegakkan, bagaimana kaum lemah diperlakukan, bagaimana korupsi diberantas tanpa pandang bulu.
Jika "Islam ala Prabowo" hendak dibaca secara jujur, pertanyaan yang akan mencuat, apakah Prabowo punya "DNA Islam" yang kuat atau tidak? Pertanyaan ini sulit dijawab dan berpotensi mereduksi keislaman seseorang pada garis keturunan semata.
Pertanyaan yang lebih produktif adalah: akankah retorika dan simbol keislaman yang dibangun lewat buku ini menemukan padanannya dalam kebijakan nyata, ataukah ia akan berhenti sebagai instrumen sesaat untuk meredam kontestasi kekuasaan menjelang tahun-tahun politik berikutnya?
Jawabannya tidak akan ditemukan di halaman-halaman buku itu sendiri, melainkan di catatan kebijakan yang akan ditulis oleh waktu. Jika kebijakan rejim Prabowo masih terus menambah kontroversi dan paradoks -- niscaya kehadiran buku ini hanya menambah blunder Prabowo di kalangan umat Islam.
