SUKABUMIUPDATE.com - Kepolisian Resor Bogor menutup penyelidikan kasus e-KTP tercecer sebanyak dua kardus di Jalan Kemang Raya Kabupaten Bogor pada 26 Mei 2018.
“Setelah penyelidikan tak ada bukti yang mengarah kepada tindak pidana,” kata Kepala Kepolisian Resor Bogor Ajun Komisaris Besar Andi Muhammad Dicky pada Jumat, 1 Juni 2018, malam.
Menurut Dicky, polisi menelusuri informasi e-KTP tercecer yang menyebar di media sosial sehari setelahnya. Ada 17 saksi yang diperiksa, termasuk pegawai Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Polisi juga mengumpulkan rekaman kamera pengawas untuk menelusuri perjalanan truk yang membawa e-KTP tersebut.
Dari penelusuran polisi diperoleh kronologi kejadian pada 26 Mei 2018 sebagai berikut:
Pukul 10.15, sopir truk membawa barang inventaris dari kantor Kementerian Dalam Negeri di Kalibata, Jakarta Selatan. Barang inventaris berupa meja, kursi, lemari, dan barang-barang kantor yang sudah tak terpakai.
Pukul 12.10, saat melintasi Jalan Raya Kemang, Salabenda, Bogor, dua kardus berisi e-KTP terjatuh karena tak diikat. Sopir turun dan memungut kembali e-KTP yang tercecer tersebut dibantu masyarakat sekitar lokasi kejadian. Saat pengumpulan e-KTP tersebut seorang pejalan kaki mendokumentasikannya dan menyebarkan foto tersebut ke media sosial.
Pukul 13.05, truk sampai di gudang Kemendagri di Semplak, Bogor.
Pukul 13.30, semua barang inventaris diturunkan secara lengkap.
Pukul 01.30 tanggal 27 Mei 2018, polisi menemukan lokasi terjatuhnya kardus e-KTP karena informasinya menyebar di media sosial. Setelah itu polisi menyelidiki kasus ini karena ada dugaan e-KTP tersebut akan disebarkan untuk keperluan pemilihan kepala daerah. Salah satu e-KTP yang beredar atas nama Retno Herianto asal Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Menurut Dicky, polisi kemudian mendatangi gudang Kemendagri di Semplak dan mengambil bundelan e-KTP untuk diperiksa sebagai barang bukti. “Setelah dicek, e-KTP di gudang itu cacat produksi,” katanya.
Ada banyak jenis cacat seperti kesalahan teknis, chip yang tak bisa dibaca mesin, foto keliru, tinta luntur, cetakan yang tumpang tindih, dan paling banyak kesalahan input data. KTP Retno Herianto itu termasuk cacat karena salah data tanggal kelahiran.
Untuk memastikan e-KTP tersebut cacat, kata Dicky, polisi melakukan cek silang dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan ke dalam Mobile Automatic Multi Biometric Identification System (MAMBIS) yang terkoneksi pada Indonesia Automatic Finger Print Identification System (INAFIS).
Hasilnya, e-KTP Retno Herianto itu salah data tanggal lahir. Pada e-KTP yang diangkut ke gudang Kemendagri itu tertulis ia lahir di Cinta Kasih pada 26 September 1983. Sementara di MAMBIS tertera 29 September 1983. Tanggal lahir ini cocok dengan NIK 16030429098300xx.
Dari pemeriksaan sopir truk polisi juga menemukan bahwa pengiriman barang itu resmi atas permintaan Kemendagri berdasarkan surat jalan yang mereka pegang.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Bogor Ajun Komisaris Bimantor Kurniawan menambahkan polisi di Bogor kerap memakai alat INAFIS dan MAMBIS untuk melacak pelbagai kasus kriminal. “Kasus-kasus pembunuhan dengan korban tak dikenal cepat terungkap memakai alat pendeteksi sidik jari ini,” kata dia.
Soal dugaan e-KTP akan dipakai untuk sabotase disalahgunakan untuk keperluan pemilihan kepala daerah, Dicky menampiknya. “Pilkada itu memakai Daftar Pemilih Tetap yang mengacu pada data di MAMBIS,” katanya. “Jadi tak mungkin bisa dimanipulasi. Lagi pula jika akan dipakai Pilkada mengapa tak dikirim ke daerahnya?”
Menurut Dicky, ratusan ribu e-KTP yang ada di gudang Kemendagri di Semplak sudah kadaluwarsa. KTP Retno Herianto itu kadaluwarsa pada 28 September 2017. Artinya, e-KTP tersebut dicetak pada 2012.
“Sebelum 2013, semua KTP dicetak di Jakarta, sehingga KTP cacat dikumpulkan di gudang Semplak,” kata dia. Setelah 2013, kata Dicky, KTP elektronik dicetak di masing-masing daerah.
Untuk mengecek klaim Dicky, Tempo mengecek e-KTP lain secara acak. Misalnya e-KTP atas nama Hairullani dan mencocokkannya dengan data di MAMBIS yang dioperasikan Bimantoro. Seperti KTP Retno, KTP Hairullani salah cetak tanggal lahir. “Di KTP tertulis 17 Oktober 1975, di MAMBIS 18 Oktober 1975. Jadi ini produk gagal,” kata Bimantoro.
Dicky menambahkan e-KTP invalid di gudang Kemendagri itu akan digunting dan dimusnahkan. “Mengapa tak langsung dimusnahkan? Karena untuk keperluan audit perlu ada barangnya meski cacat ketika diperiksa,” katanya.
Dengan semua bukti-bukti tersebut, Kepolisian Resor Bogor menutup kasus e-KTP tercecer ini karena tak ditemukan bukti pidana seperti dugaan yang beredar di media sosial. “Ini hanya kelalaian sopir semata karena tak mengikat kardus saat ke Semplak,” kata Bimantoro.
Sumber: Tempo
