SUKABUMIUPDATE.com - Pengamat Tata Kota Nirwono Joga mengatakan pemerintah harus menjelaskan terlebih dahulu urgensi memindahkan ibu kota dari Jakarta. Wacana pemindahan ibu kota dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi ingin ibu kota dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Mamuju, Sulawesi Barat, sebagai lokasi yang cocok dijadikan ibu kota.
Menurut Nirwono Joga, ada banyak sekali aspek yang harus diperhatikan dalam pemindahan ibu kota sehingga perlu dijelaskan. "Mau dipindahkan karena ancaman bencana atau karena ada teroris, harus dijelaskan dan kapan akan dilakukan," kata Nirwono Joga kepada Tempo saat dihubungi pada Rabu, 26 April 2017.
Nirwono Joga menuturkan pemindahan ibu kota negara akan membuat masyarakat berebut agar ibu kota dipindahkan ke daerah-daerah mereka. Dia mengkhawatirkan hal ini akan jadi perdebatan di tengah sensitivitas antar masyarakat yang sedang tinggi. "Orang Sumatera pasti ingin dipindahkan ke Sumatera, orang Sulawesi juga begitu, orang Kalimantan juga meminta hal yang sama."
Menurut Nirwono Joga, pemerintah juga harus menjelaskan apakah yang akan dipindahkan hanyalah pusat pemerintahan atau juga beserta pusat perekonomian. Dia melihat penjelasan akan tujuan pemindahan ibu kota harus dijelaskan karena sesuai dengan kriteria di dunia internasional.
Setidaknya ada lima kriteria ibu kota di dunia internasional, pertama adalah apa tujuan suatu tempat dijadikan ibu kota. Dia mencontohkan pemindahan Ibu Kota Australia dari Melbourne ke Canberra yang letaknya berada di tengah antara Melbourne dan Sydney.
Nirwono mengungkapkan pemindahan tersebut dimulai dari tanah yang kosong, sedangkan Palangkaraya atau pun Mamuju merupakan kota yang sudah ada dan hanya tinggal ditingkatkan. "Kalau Palangkaraya era Presiden Soekarno memang iya tanah kosong."
Kriteria kedua adalah pemilihan lokasi yang pas. Alasannya pemilihan lokasi terkait dengan biaya pembangunan ibu kota baru itu dan Nirwono melihat semakin dekat dengan Jakarta maka biaya pembangunan semakin kecil. "Di luar Jawa biaya membengkak dari biaya konstruksi dan lain-lain," ujarnya.
Kriteria ketiga adalah lokasi ibu kota harus bebas dari ancaman banjir dan bencana alam lainnya. Palangkaraya, kata Nirwono, sudah tak cocok lagi karena di sana pernah banjir dan kalau ada kebakaran hutan daerah itu juga terdampak asap.
Lalu berikutnya adalah ibu kota baru harus terintegrasi dengan jaringan infrastruktur yang ada di sekitarnya, kemudian yang terakhir adalah kapasitas daya dukung lingkungan di lokasi calon ibu kota baru. Daya dukung ini berkaitan dengan kondisi air dan pangan di daerah itu. "Kota itu jangan sampai penduduknya melebihi kondisi daya dukung lingkungannya," tutur Nirwono.
Sumber: Tempo
