SUKABUMIUPDATE.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 resmi menjadi dasar pengelolaan keuangan negara setelah ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.
Melalui APBN 2026, pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik secara nasional agar berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2025, sejumlah kementerian dan lembaga memperoleh alokasi anggaran terbesar di luar Bendahara Umum Negara (BUN).
Baca Juga: Eks Bek Persib Bandung Federico Barba Masuk Radar Hellas Verona, Berpeluang Kembali ke Serie A
Bersumber data dari JDIH Kementerian Keuangan, beberapa Kementerian dan Lembaga memiliki Anggaran Tertinggi. Di luar Bendahara Umum Negara, berikut adalah daftar Kementerian atau Lembaga dengan alokasi anggaran tertinggi di APBN 2026:
1, BGN
Badan Gizi Nasional (BA 128) menempati posisi pertama dengan pagu anggaran sebesar Rp268 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional senilai Rp255,58 triliun.
2. Kementerian Pertahanan
Posisi kedua ditempati Kementerian Pertahanan (BA 012) dengan alokasi anggaran Rp187,1 triliun. Anggaran terbesar di kementerian ini digunakan untuk Program Modernisasi Alutsista, Non-Alutsista, dan Sarana Prasarana Pertahanan yang mencapai Rp83,49 triliun.
3. Polri
Selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (BA 060) memperoleh anggaran sebesar Rp146,05 triliun. Porsi terbesar dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen senilai Rp73,09 triliun.
4. KemenPU
Kementerian Pekerjaan Umum (BA 145) berada di urutan keempat dengan anggaran Rp118,5 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk Program Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp42,61 triliun.
Baca Juga: 3 Bocah MD Akibat Kebakaran di Nyalindung Sukabumi, Polisi Ungkap Kronologi
5. Kemenkes
Sementara itu, Kementerian Kesehatan (BA 024) menerima alokasi Rp114 triliun. Anggaran terbesar diarahkan untuk Program Sumber Daya Kesehatan dengan nilai Rp59,41 triliun.
6. Kemenag
Di posisi berikutnya terdapat Kementerian Agama (BA 025) dengan anggaran Rp88,89 triliun, yang didominasi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp54,38 triliun.
7. Kemensos
Kementerian Sosial (BA 027) memperoleh pagu Rp84,44 triliun, dengan mayoritas anggaran digunakan untuk Program Perlindungan Sosial senilai Rp77,86 triliun.
8. Kemdiktisaintek
Kemudian, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (BA 139) menerima anggaran Rp61,87 triliun. Alokasi terbesar digunakan untuk Program Pendidikan Tinggi sebesar Rp43,2 triliun.
9. Kemendikdasmen
Adapun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (BA 138) memperoleh anggaran Rp56,68 triliun. Anggaran tersebut difokuskan antara lain untuk Program Wajib Belajar 13 Tahun serta Program Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran.
10. Kemenkeu
Sementara itu, Kementerian Keuangan (BA 015) mendapatkan pagu anggaran Rp52,01 triliun, dengan alokasi terbesar untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp49,62 triliun.
Berdasarkan komposisi anggaran tersebut, belanja pemerintah pusat pada APBN 2026 menunjukkan fokus yang kuat pada fungsi ekonomi dan pelayanan umum.
Dari sisi kelembagaan, Badan Gizi Nasional, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Kesehatan menjadi lima instansi dengan alokasi anggaran terbesar untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
