SUKABUMIUPDATE.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menghadapi tekanan signifikan pada awal 2026. Hingga 28 Februari, defisit APBN tercatat mencapai Rp135,7 triliun, setara 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melonjak drastis dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang hanya Rp30,7 triliun, atau naik 342,4 persen.
Mengutip dari suara.com, Kementerian Keuangan telah mencatat ketimpangan yang cukup lebar antara pendapatan dan belanja negara. Realisasi pendapatan hingga akhir Februari 2026 sebesar Rp358 triliun, atau 11,4 persen dari target tahunan Rp3.153,6 triliun. Penerimaan pajak tercatat Rp290 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp68 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara melonjak hingga Rp493,8 triliun, atau sekitar 12,8 persen dari target Rp3.842,7 triliun, meningkat 41,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan belanja ini menjadi salah satu faktor utama membengkaknya defisit.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global. Namun, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi jika defisit APBN melewati batas aman yang ditetapkan undang-undang, yakni 3 persen dari PDB.
Baca Juga: Junajah Jajah Nurdiansyah Kirim Bantuan ke Lokasi Bencana Bantargadung Sukabumi
Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah melakukan efisiensi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memiliki anggaran jumbo Rp335 triliun untuk sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Efisiensi hanya akan menyasar biaya operasional pendukung, sementara porsi makanan inti bagi anak sekolah, ibu hamil, dan lansia tidak akan dipangkas.
Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur multi-years di Kementerian Pekerjaan Umum kemungkinan akan dijadwal ulang atau digeser ke tahun berikutnya untuk menjaga ruang fiskal negara.
Langkah-langkah ini sejalan dengan ancaman gejolak global, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah, yang berpotensi mendorong harga minyak dunia hingga US$92 per barel. Purbaya menyebut, jika harga minyak terus meroket, defisit APBN bisa mencapai 3,6 persen dari PDB, melampaui batas aman, dan berdampak pada inflasi, subsidi energi, serta tekanan pada nilai tukar rupiah.
“Kami tetap memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan, namun efisiensi menjadi langkah yang diperlukan jika tekanan eksternal terus meningkat,” tegas Purbaya.
Sumber : suara.com
