SUKABUMIUPDATE.com – Lanskap informasi di Indonesia tengah mengalami pergeseran signifikan. Di satu sisi, media arus utama menghadapi tekanan akibat disrupsi digital yang berdampak pada penurunan trafik dan pendapatan. Di sisi lain, influencer hadir sebagai kekuatan baru dengan jangkauan luas serta tingkat keterlibatan audiens yang tinggi.
Dinamika tersebut mengemuka dalam forum “Diseminasi Riset Influencers dan Keberlanjutan Media di Indonesia” yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bekerja sama dengan BBC Media Action (BBC MA), dengan dukungan IDN Times. Para pembicara menyoroti tantangan sekaligus peluang kolaborasi antara media dan influencer dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.
Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menegaskan bahwa keberlanjutan jurnalisme di era digital sangat bergantung pada fondasi ekonomi dan tata kelola yang kuat.
“Perkembangan platform AI menandai babak baru bagi masa depan para news creator. Namun pada akhirnya, jurnalisme berkualitas tetap bergantung pada model bisnis yang sehat dan sumber pendapatan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkot Sukabumi Siap Tindaklanjuti Aspirasi Mahasiswa terkait Sampah hingga Infrastruktur
Ia juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam ekosistem digital, terutama dalam hubungan antara media dan platform teknologi.
“Keterlibatan platform AI perlu diiringi dengan mekanisme yang adil, termasuk kompensasi yang layak atas penggunaan konten berita. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan industri media,” tambahnya.
Sementara itu, Country Director Indonesia and Pacific BBC Media Action, Rachael McGuinn, menyoroti perubahan perilaku audiens, khususnya generasi muda yang kini lebih banyak mengakses informasi melalui platform digital dan media sosial.
“Semakin banyak generasi muda yang mengakses informasi dari platform sosial. Karena itu, penting untuk menjembatani kesenjangan antara media arus utama dan kreator konten, agar informasi yang beredar tetap kredibel dan dapat dipercaya,” ujarnya.
Ia menegaskan, kolaborasi lintas aktor menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat.
“Media, kreator konten, dan influencer bukan hanya berkompetisi, tetapi merupakan bagian dari ekosistem yang sama. Kolaborasi di antara mereka penting untuk memperkuat kualitas informasi publik,” jelasnya.
Baca Juga: Apel HKB 2026, Bupati Sukabumi: Kesiapsiagaan Bencana Harus Jadi Budaya Sehari-hari
Research Manager BBC Media Action, Rosiana Eko, menyampaikan bahwa media dan influencer memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Media unggul dalam aspek kredibilitas dan verifikasi, sedangkan influencer memiliki keunggulan dalam aksesibilitas dan engagement.
Menurutnya, tantangan ke depan adalah membangun ethical reciprocal relationship atau hubungan timbal balik yang etis. "Influencer tidak harus memenuhi seluruh standar jurnalistik, tetapi informasi yang mereka sampaikan harus tetap akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan berpihak pada kepentingan publik," ujarnya.
Pandangan kritis disampaikan Associate Professor of Public Policy dari Monash University, Ika Idris. Ia mengungkap adanya ketimpangan dalam ekosistem influencer, terutama terkait relasi dengan kekuasaan dan sumber pendanaan.
Berdasarkan riset terhadap 16 influencer, ditemukan bahwa mereka yang cenderung pro-pemerintah memiliki sumber pendapatan yang lebih besar dan stabil. Sementara itu, influencer yang kritis terhadap pemerintah kerap menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan.
Baca Juga: Ustaz Khalid Basalamah Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji
Ika membagi praktik influencer ke dalam dua kategori. Pertama, clientelism, yakni hubungan transaksional berbasis kepentingan tertentu. Kedua, grassroots activism, yaitu dukungan berbasis ideologi atau preferensi personal yang tetap berpotensi bias.
"Yang menarik, influencer yang kritis sebenarnya terbuka untuk kolaborasi dengan pemerintah, selama tidak menyentuh isu kebijakan yang sensitif," kata Ika.
Ia juga menyoroti adanya paradoks dalam ekosistem ini. Meski influencer memiliki kekuatan dalam distribusi informasi, mereka masih bergantung pada media arus utama untuk memperoleh legitimasi.
Dari sisi industri media, GM Digital Content Tribun Network, Yulis Sulistyawan, menegaskan bahwa kepercayaan tetap menjadi modal utama media.
"Media terkesan lambat karena harus melalui proses verifikasi, cek dan ricek, serta konfirmasi. Itu yang membedakan dengan influencer," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa jurnalisme bekerja dalam koridor hukum dan etika, termasuk tunduk pada Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik. Di tengah derasnya arus informasi, media tetap berperan sebagai pilar demokrasi.
Baca Juga: Korbannya Komisioner Bawaslu Kota Sukabumi, Polisi Dalami Kasus Kredit Macet Tiba-tiba
Namun, tantangan baru juga muncul melalui fenomena “wefluencer”, yakni individu tanpa latar belakang kompetensi yang bebas memproduksi konten tanpa kontrol. Fenomena ini dinilai memperparah inflasi konten dan meningkatkan risiko disinformasi.
Co-founder & CEO Beecomms Indonesia, Rieke Amru, melihat situasi ini sebagai peluang sekaligus tantangan.
"Media harus tetap fokus pada kualitas konten dan membangun public discourse. Tapi di saat yang sama, perlu merangkul influencer, termasuk membantu peningkatan kapasitas mereka, terutama dalam aspek teknis dan etika," ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi banjir informasi yang justru membuat publik kesulitan memilah kebenaran.
Sementara itu, Founder Mari Kita Bahas, Ahmad Alimuddin, berbagi perspektif dari sisi kreator konten. Ia melihat adanya polarisasi dalam narasi publik yang berkembang.
Di satu sisi, muncul konten pro-pemerintah yang cenderung berlebihan dan minim kritik. "Namun di sisi lain, ada konten kritis yang memang sering kali tajam, tetapi jarang memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah," kata Alimuddin.
Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukanlah persaingan antara media dan influencer. Hingga kini, influencer masih menjadikan media sebagai rujukan utama, meski sering kali hanya mengambil judul tanpa memahami konteks secara utuh.
Baca Juga: Nuansa Berbeda di Halal Bihalal PCNU Sukabumi: Teladani Kyai Sepuh dan Jaga Tradisi
Diskusi ini menegaskan bahwa kualitas informasi publik tidak boleh dikorbankan di tengah kompetisi konten. Media dituntut tetap konsisten pada prinsip akurasi dan verifikasi, sementara influencer perlu mengedepankan tanggung jawab etis dalam menyampaikan informasi.
Sebagai rekomendasi, hasil riset BBC Media Action menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih kuat antara media dan influencer untuk memperluas jangkauan informasi terpercaya. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas serta pemahaman etika bersama. Media juga didorong untuk memperkuat persona, identitas komunikasi yang jelas serta proximity, yakni kedekatan dengan kebutuhan dan konteks audiens digital.
Untuk mengakses laporan riset lengkap berjudul A Metamorphosis in Indonesian Media: The Evolving Roles of Traditional Media and Influencers, pembaca dapat mengunjungi tautan yang telah disediakan.
