SUKABUMIUPDATE.com – Anggota DPR RI Heri Gunawan menyoroti proses Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Ia meminta agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari intervensi pihak manapun.
Hal tersebut disampaikan Heri Gunawan saat melakukan kunjungan kerja ke Kampus IPDN Jatinangor, Rabu (11/3/2026). Menurutnya, IPDN menjadi salah satu lembaga strategis dalam mencetak kader birokrasi yang akan mengabdi kepada negara dan masyarakat.
“Banyak generasi muda yang ingin mengabdi pada negara melalui IPDN. Keinginan ini harus disambut dengan proses seleksi yang transparan dan adil,” ujar legislator yang akrab disapa Hergun tersebut.
Hergun menegaskan, IPDN memiliki peran penting sebagai kawah candradimuka bagi generasi penerus bangsa untuk menjadi birokrat yang profesional, melayani, dan berkelas dunia. Hal ini dinilai sejalan dengan upaya menyongsong Visi Indonesia Emas 2045.
“IPDN harus menjadi dapur pencetak pemimpin bangsa yang bersih dan inovatif, bukan sekadar pabrik birokrat administratif,” katanya.
Baca Juga: DPMPTSP Sukabumi Tegaskan Pelaku Usaha Wajib Tertib Perizinan Sebelum Beroperasi
Selain menyoroti proses seleksi, Hergun juga menyinggung pagu anggaran IPDN tahun 2026 yang mencapai Rp818,05 miliar. Ia mendorong agar anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kampus regional IPDN.
Menurutnya, modernisasi fasilitas perlu dilakukan tidak hanya di kampus utama Jatinangor, tetapi juga di kampus regional seperti di Minahasa, Gowa, hingga Jayapura. Hal itu penting agar standar kualitas lulusan IPDN merata di seluruh Indonesia.
Menghadapi era Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Hergun juga mendesak IPDN untuk terus memperbarui kurikulumnya. Ia menilai lulusan IPDN masa kini harus memiliki kemampuan dalam tata kelola data (big data) serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya penguatan karakter bagi para praja. Hergun berharap IPDN melakukan perubahan mendasar pada kurikulum etika guna menghilangkan stigma feodalisme maupun budaya kekerasan.
“Hapus stigma budaya kekerasan. Kita dukung penuh kebijakan zero tolerance bagi praja atau pengasuh yang melanggar disiplin. Lulusan IPDN harus murni menjadi pelayan rakyat, bukan pejabat yang minta dilayani,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hergun turut mengapresiasi langkah IPDN yang mengirimkan 1.908 praja untuk membantu penanganan bencana di Sumatera sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat.
Baca Juga: Engkreg! Penakluk Jalan Rusak, Penopang Kehidupan Warga Tegalbuleud Sukabumi
Namun demikian, ia juga menyoroti persoalan karier sejumlah purna praja di daerah. Menurutnya, masih ada lulusan IPDN yang mengalami stagnasi karier akibat dinamika politik di tingkat lokal.
“Kita akan dorong regulasi ke Kemendagri agar pola karier lulusan IPDN tetap berbasis meritokrasi, yakni berdasarkan prestasi dan kompetensi, bukan karena kedekatan politik,” ungkapnya.
Menjelang peringatan hari ulang tahun IPDN ke-70 pada 17 Maret mendatang, Hergun berharap institusi tersebut terus melakukan pembenahan, termasuk dalam menjamin penempatan lulusan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) melalui koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
