SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet meminta pemerintah serius menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, menyusul situasi pergerakan harga pangan dunia yang mengalami kenaikan.
"Pemerintah harus segera menyusun rencana strategis dan mitigasi jika tidak ingin keteteran saat menghadapi ancaman kenaikan pangan global," ujarnya di Jakarta, Selasa (19/7/2022).
Slamet menyebut pergerakan harga pangan global belakangan terus meningkat hingga level yang mengkhawatirkan. Sejumlah peristiwa seperti perang Rusia-Ukraina belum bisa diprediksi kapan berakhir dan telah memberikan dampak guncangan ekonomi di seluruh dunia.
Kemudian, legislator asal Sukabumi ini juga mengatakan, harga minyak dunia yang terus meningkat serta ancaman resesi di sejumlah negara super power seperti Amerika Serikat menjadi penyebab utama ketidakpastian global termasuk harga pangan.
"Dengan kondisi Indonesia yang masih sangat tergantung dengan ketersediaan pasokan bahan pangan dari luar negeri seperti gandum, kedelai, gula, dan beberapa produk hortikultura, menuntut kesigapan pemerintah melalui koordinasi antar semua stakeholder dalam menghadapi guncangan global saat ini," ujarnya.
Pontensi kenaikan harga pangan global ini diamini Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan pidatonya pada acara High Level Seminar G20 Indonesia 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali.
Sri mulyani menyampaikan bahwa harga pangan global telah menyentuh angka 13 persen pada bulan Maret lalu dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan sampai lebih dari 20 persen pada akhir tahun 2022.
Menurut Slamet, sudah saatnya pemerintah berani mengambil langkah strategis dengan menghentikan semua proyek yang menyedot anggaran besar seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek-proyek infrastruktur lain yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penyediaan pangan.
Seelain itu, Slamet pun meminta Presiden Jokowi mengevaluasi proyek food estate agar tepat sasaran dan dapat mendukung ketahanan pangan nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan jaminan bagi kesejahteraan petani, mulai perubahan skema subsidi hingga perlindungan produksi untuk menjamin peningkatan produktivitas pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
SUMBER: SIARAN PERS
