Oleh: Irwan One Ariefyanto, Wartawan Senior
Jumat pagi di kafe bawah kantor selalu punya cara mengubah politik berat menjadi obrolan renyah. Berbekal kopi pekat, bubur ayam, ketupat sayur, dan croissant yang harganya kadang lebih politis daripada isinya, kami membahas demonstrasi mahasiswa dan keanehan yang mengiringinya.
Sebagai mantan jurnalis yang sudah berkepala lima, saya mendadak menjadi sasaran rentetan pertanyaan anak-anak muda di kantor. Mereka bukan aktivis, tidak terlalu suka membahas politik, dan sehari-hari lebih sibuk mengejar target daripada mengejar perubahan. Prinsip hidup mereka sederhana: kerja beres, gaji masuk, akhir pekan jangan diganggu.
Riko, anak Marketing berusia 28 tahun lulusan universitas luar negeri, membuka percakapan dengan rasa heran. Pada aksi mahasiswa UI, ITB, dan sejumlah kampus lain di Bundaran HI, 28 Oktober, para demonstran justru melepas jas almamater. Padahal, biasanya itu seragam kebanggaan.
Baca Juga: Mereka Turun ke Jalan
"Mereka ingin melebur dengan rakyat, bukan pamer kampus," jawab saya. "Isunya juga urusan rakyat: lingkungan, anggaran, pendidikan, lapangan kerja, korupsi, dan kebebasan sipil."
Saya lalu menambahkan, "Lagi pula Jakarta sedang panas. Tanpa jas almamater, hemat biaya laundry."
Siska, akuntan yang paling enak dipandang di antara lima orang di meja itu, menyodorkan pembanding. Sehari kemudian, 29 Oktober, digelar Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia, juga di Bundaran HI. Menurutnya, acara itu lebih meriah, lengkap dengan panggung dan Raffi Ahmad.
Namun, kemeriahannya mendadak kalah oleh tayangan TikTok akun Disway.id. Beberapa peserta berjas almamater ditanya wartawan soal asal kampus. Ada yang menjawab BSI, ada pula yang menjawab PSI.
"Jangan-jangan ada program studi baru," celetuk Dito, programmer di kantor kami. "Pengerahan Massa Terpadu. Fasilitas uang saku dan konsumsi."
Baca Juga: Daerah Berebut Insentif Rp 1 Triliun, Program MBG Jadi Salah Satu Penilaian
Kami tertawa.
Ceritanya ternyata lebih menarik. Seorang peserta, yang belakangan diberitakan mengaku bukan mahasiswa dan dibayar untuk hadir, ternyata memakai jas almamater pinjaman dari sebuah universitas. Ia kemudian meminta maaf kepada kampus tersebut. Tentu saja, pengakuan satu orang ini masih perlu diuji dan bukan alasan untuk menuding seluruh peserta acara.
Saya menyebutnya Fashion Diplomacy ala negeri kita. Yang benar-benar mahasiswa melepas almamater agar menyatu dengan rakyat. Yang bukan mahasiswa justru meminjamnya agar terlihat seperti mahasiswa. Rupanya, dalam politik kita, kostum kadang lebih penting daripada isi kepala.
"Tapi itu kan bukan hal baru, Kang," kata Dito.
Betul. Rupanya, urusan mengatur gerakan mahasiswa bukan cuma soal kostum. Ada juga cerita tentang uang dan arah demonstrasi.
Pada Juni 2026, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno mengakui menerima Rp20 juta terkait rencana demonstrasi. Menurut keterangan pihak kampus, uang itu disalurkan melalui senior alumni dengan perantara oknum aparat. Tujuannya, menggeser lokasi aksi dari Istana ke Gedung DPR.
Baca Juga: Pesulap Merah Tanggapi Kasus Padepokan Sukabumi, Pertanyakan Ilmu Laduni
"Jadi, demo sekarang ada jasa pengaturan rute?" tanya Riko.
"Bedanya, Google Maps menghindari kemacetan, sedangkan navigasi beramplop diduga menghindari Istana," jawab saya.
Namun, jangan sampai semua demonstrasi dicurigai sebagai aksi bayaran. Masih banyak mahasiswa yang benar-benar bergerak karena keresahan. Di Bundaran HI, mereka datang membawa tuntutan rakyat. Mahasiswa Katolik membawa palang merah berbentuk salib raksasa sebagai simbol solidaritas bagi masyarakat adat Papua. Peserta lain menunaikan Salat berjemaah di tengah aksi.
Sehari kemudian, mahasiswa Trisakti di Patung Kuda membacakan Tritura versi zaman ini. Menjelang bubar, mereka salat Magrib berjemaah, berdoa untuk korban karhutla, lalu menyanyikan Indonesia Pusaka. Demonstrasi ternyata tidak harus selalu berakhir dengan lemparan batu dan gas air mata.
Tentu saja, tuntutan mereka boleh diperdebatkan. Pemerintah pun berhak menjelaskan kebijakannya. Namun, hak mahasiswa untuk mengkritik harus tetap dihormati. Di situlah bedanya gerakan yang lahir dari keresahan dengan kerumunan yang diduga dibentuk lewat transaksi.
Riko lalu bertanya pelan, "Kalau idealisme sekarang sudah punya daftar harga?"
"Selama masih ada mahasiswa yang mau turun ke jalan tanpa menunggu amplop, saya masih optimistis," jawab saya. "Ternyata, masih ada hal yang tidak bisa dibeli."
Saya kemudian menambahkan, "Negeri ini tidak kekurangan deklarasi. Yang kurang adalah kesungguhan menjalankannya. Deklarasi bisa selesai dalam satu jam, tetapi masalahnya bertahan bertahun-tahun."
Mendekati jam masuk, obrolan pun bubar. Siska, Riko, dan Dito tiba-tiba kompak menunjuk saya untuk menyelesaikan satu persoalan penting.
Bukan masa depan demokrasi. Melainkan tagihan kopi, bubur ayam, dan ketupat sayur pagi itu.
Saya pun membayar sambil tersenyum kecut.
Demokrasi boleh gratis. Sarapan ternyata tidak.
