SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, drh Slamet, menegaskan arah kebijakan fiskal dalam RAPBN 2027 harus menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan, bukan hanya mengejar target statistik.
Pernyataan itu disampaikan Slamet saat membacakan Pandangan Fraksi PKS terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Kamis (4/6/2026).
Fraksi PKS mengapresiasi pidato Presiden RI Prabowo Subianto mengenai KEM-PPKF 2027 yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan lewat penerapan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Namun, kata Slamet, PKS mengingatkan Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam masih menghadapi persoalan mendasar terkait distribusi manfaat ekonomi. Pola kepemilikan dan pengelolaan belum mencerminkan keadilan distribusi kekayaan sesuai pesan konstitusi.
"Konsesi kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam ini belum mencerminkan keadilan distribusi kekayaan sebagaimana yang diamatkan konstitusi kita," ujar legislator asal daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi ini, dikutip sukabumiupdate.com.
Baca Juga: PKS Siap Kawal Kesejahteraan, Slamet Serap Aspirasi Guru Madrasah Sukabumi di DPR
Fraksi PKS menilai tema KEM-PPKF 2027, "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", harus diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal yang terintegrasi dan tidak lagi berjalan sektoral maupun parsial. Dengan delapan program prioritas nasional dan satu cluster pendukung, sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci.
Terkait target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan 5,8 hingga 6,5 persen, PKS menyebut angka tersebut sebagai optimisme yang layak diapresiasi untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Tetapi, Slamet mengingatkan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya tercermin dalam laporan statistik makro. Menurutnya, pertumbuhan harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, pemerataan kesempatan, dan pengurangan kesenjangan.
“Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Jangan sampai angka pertumbuhan tinggi, namun manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh rakyat,” kata dia.
PKS juga menyoroti target inflasi 2027 yang berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Fraksi berpendapat bahwa target tersebut cukup optimistis di tengah berbagai tantangan global, terutama risiko pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Karena itu, pemerintah diminta memperkuat koordinasi dengan otoritas moneter guna menghadirkan terobosan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas dan kekuatan rupiah. Kolaborasi ini menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan kepastian bagi dunia usaha.
Lebih jauh, Fraksi PKS menekankan pentingnya transformasi struktural ekonomi nasional. Ketergantungan terhadap komoditas primer harus mulai dikurangi dengan memperkuat sektor industri manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah didorong memperbaiki iklim investasi nasional, yang tercermin dari membaiknya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Perbaikan ini dinilai akan meningkatkan efektivitas investasi dan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. (ADV)
Tonton selengkapnya video Slamet membacakan Pandangan Fraksi PKS terhadap KEM-PPKF Tahun Anggaran 2027 di tautan ini.
