SUKABUMIUPDATE.com - Mahasiwa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya menyoroti proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Sukabumi tahun 2024 yang saat ini sedang berlangsung.
Ketua GMNI Sukabumi Raya, Aris Gunawan. mengatakan bahwa proses pemeriksaan BPK terhadap ABPD Kota Sukabum harus diawasi. Karena menurutnya, hasil pemeriksaan BPK itu kerap kali menjadi dokumen mati yang tidak pernah ditindaklanjuti.
“GMNI Sukabumi Raya menolak menjadikan audit ini sekadar ritual legal formal yang hanya berujung pada angka-angka wajar tanpa pengecualian, sementara substansi keadilan anggaran dikhianati,” ujar Aris kepada sukabumiupdate.com, Senin (2/5/2025).
Baca Juga: Musrenbang 2025, KDM Fokuskan APBD untuk Infrastruktur dan Program Bagi Warga Kurang Mampu
“Laporan BPK kerap berakhir sebagai dokumen mati, dibaca tanpa diproses, dikritisi tanpa ditindaklanjuti. Maka GMNI tidak menaruh harapan pada sekadar temuan administratif, tetapi mendesak BPK membongkar secara terang, siapa bermain dengan anggaran, siapa mendapat keuntungan politik, dan siapa yang dikorbankan,” tegas dia.
Selain itu, kata Aris, pihaknya juga menagih komitmen DPRD Kota Sukabumi dalam fungsinya selaku legislatif untuk mengontrol dan mengawasi pemeriksaan APBD yang sedang berlangsung.
“Kami juga menagih komitmen DPRD Kota Sukabumi untuk benar-benar menjalankan fungsi kontrolingnya sebagai legislatif. Selain itu kami juga mendesak DPRD untuk mengumumkan secara terbuka hasil temuan BPK, libatkan masyarakat sipil serta mendesak DPRD untuk membuat Panitia Khusus (Pansus) jika ditemukan indikasi kuat penyimpangan anggaran,” pungkasnya.
