"Pemerintah Kota Sukabumi akan melakukan efisiensi belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menyiapkan alternatif pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan,"
Data SIKD Kemenkeu menunjukkan PAD Kabupaten dan Kota Sukabumi terus meningkat pada 2024-2026. Namun, transfer pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pendapatan daerah
Pemerintah Kota Sukabumi mencatat realisasi pendapatan daerah hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp312.4 miliar
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki gelar buka bersama parpol, paparkan target APBD Rp2 Triliun hingga penggunaan AI bagi ASN. Intip respons Golkar, PAN, dan PPP di sini!
Realisasi APBD Kota Sukabumi hingga akhir Januari 2026 tercatat mencapai Rp140,38 miliar
Kondisi ini perlu ditata ulang agar belanja pegawai dapat diturunkan hingga 30 persen sesuai ketentuan.
DPRD Kota Sukabumi menggelar Rapat Paripurna Ke-6 dengan agenda Penjelasan Wali Kota terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026,
Pemerintah Kota Sukabumi telah mengusulkan sebanyak 1.841 orang tenaga honorer kategori R1 hingga R4 untuk diangkat menjadi P3K Paruh Waktu
Ia juga mengutip data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan kemiskinan di Kota Sukabumi saat ini diangka 7 persen.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki secara resmi menerima catatan serta rekomendasi dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat (Jabar)
GMNI Sukabumi Raya menyoroti proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap APBD Kota Sukabumi 2024
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan tekadnya agar fiskal Kota Sukabumi yang saat ini lemah menjadi kuat
