SUKABUMIUPDATE.com - Mayoritas warganet yang mengikuti polling di Instagram dan fanspage facebook Sukabumiupdate.com menyatakan setuju dengan Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu), kebijakan terbaru Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ajakan gotong royong sosial kepada ASN, pelajar dan masyarakat umum untuk berdonasi Rp1.000 per hari, untuk menanggulangi berbagai permasalahan di lingkungan.
Polling ini berlangsung selama periode 6 hingga 13 Oktober 2025. Di platform IG, polling diikuti oleh 3.571 akun, hasilnya 57 persen responden menyatakan setuju dan 43 persen tidak setuju dengan kebijakan tersebut.
Sementara di platform facebook (fanspage) sukabumiupdate.com polling ini diikuti oleh 955 akun. Hasilnya, 647 akun (67 persen) memilih setuju dan 308 akun (33 persen) menyatakan tidak setuju dengan kebijakan sumbangan sehari Rp 1000 berlaku untuk warga Jawa Barat.
Baca Juga: SDN Jaringao Ciracap Sukabumi Terima Dana Revitalisasi Rp928 Juta dari Pemerintah Pusat
Perbedaan pendapat warganet soal kebijakan terbaru Gubernur Dedi Mulyadi ini berlanjut di kolom komentar. Tim analis sukabumiupdate.com, mengungkapan berdasar insight polling, meski mayoritas setuju dengan ajakan mengumpulkan dana di seluruh level lingkungan masyarakat, tidak sedikit warganet yang memberikan catatan.
Komentar tidak setuju didominasi oleh kekhawatiran korupsi dan ketidakpercayaan terhadap pengelola dana. Masyarakat juga mengkritik kebijakan ini sebagai beban tambahan di tengah tingginya pungutan pajak yang dinilai belum optimal manfaatnya.
Komentar yang menyetujui iuran menekankan syarat sifat sukarela dan dikelola secara transparan di tingkat RT/RW. Banyak yang mendukung karena memiliki pengalaman positif dengan sistem serupa, di mana dana "perelek" telah lama bermanfaat warga dalam kepentingan sosial.
Baca Juga: Kegiatan Amal Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi Berikan Sembako Untuk Panti Asuhan
Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan komunikasi pemerintah bahwa program bersifat gotong royong, bukan kewajiban. Keberhasilan kebijakan serupa sangat bergantung pada transparansi pengelolaan dan kemampuan meyakinkan publik bahwa dana akan digunakan tepat sasaran tanpa penyelewengan.
