SUKABUMIUPDATE.com - Sejumlah negara membuat aturan maksimal bagi pelaku korupsi. Hukuman mati menjadi salah satu opsi bagi koruptor, dan ada 10 negara yang memberlakukan aturan tersebut, termasuk Indonesia.
Hukuman mati bagi koruptor di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Dimana pidana mati dapat dijatuhkan jika korupsi dilakukan dalam "keadaan tertentu," seperti saat negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, krisis ekonomi, atau pengulangan tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Ini Jalur Alternatifnya, Akses Jalan Nasional Bagbagan–Kiaradua Ditutup Akibat Longsor
Namun, penerapannya sangat ketat, memerlukan penafsiran hukum yang sesuai, dan hingga kini belum ada koruptor yang divonis mati, meskipun tuntutan pidana mati sering diajukan jaksa.
Melansir tempo.co, dimana Dewi Elvia Muthiariny dan Suci sekarwati berkontribusi dalam penulisan artikel ini, Berikut 10 negara di dunia dengan aturan dan penerapan hukuman mati bagi koruptor
1. Cina
Cina termasuk dalam tiga besar negara dengan jumlah eksekusi terbanyak pada tahun 2015, bersama dengan Iran dan Pakistan. Namun, data mengenai eksekusi ini sangat tertutup, sehingga sulit mendapatkan angka pasti.
Tahanan di Cina biasanya tidak menunggu lama untuk dieksekusi; mereka dihukum mati segera atau menjalani masa penjara dua tahun terlebih dahulu sebelum eksekusi dilakukan. Hukuman mati di negara ini tidak hanya berlaku untuk kasus korupsi, tetapi juga untuk kejahatan ekonomi dan politik lainnya.
Baca Juga: Baru Cerai dari Daehoon, Jule diduga Selingkuh dengan Suami Aliyah Balqis
Pejabat yang terlibat dalam penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, serta penyalahgunaan obat-obatan yang dikendalikan oleh negara untuk kepentingan ilegal juga dapat dijatuhi hukuman mati. Pada tahun 2011, Xu Maiyong, mantan wakil wali kota Hangzhou, dan Jiang Renjie, mantan wakil wali kota Suzhou, dihukum mati setelah dinyatakan bersalah menerima suap senilai US$50 juta atau sekitar Rp700 miliar.
2. Korea Utara
Seperti halnya China, Korea Utara juga dikenal sangat tertutup dalam menerapkan hukuman mati. Tingkat kerahasiaan ini bahkan semakin meningkat sejak Kim Jong-un memegang kendali sebagai pemimpin negara tersebut. Informasi terkait hukuman mati di Korea Utara sulit dikonfirmasi karena pemerintah hampir tidak pernah mengumumkan eksekusi secara resmi. Sebagian besar laporan yang tersedia berasal dari sumber-sumber Korea Selatan dan media internasional yang bergantung pada informasi tersebut.
Salah satu eksekusi paling kontroversial di Korea Utara adalah hukuman mati terhadap Chang Song-thaek, paman Kim Jong Un, pada tahun 2013. Chang, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua Komisi Pertahanan Nasional, dituduh melakukan berbagai pelanggaran, termasuk korupsi dengan mengalihkan proyek konstruksi kepada pihak tertentu, merencanakan kudeta, dan berupaya menggulingkan pemerintahan. Selain itu, pada tahun 2015, Jenderal Pyon In Son, mantan kepala operasi Tentara Rakyat Korea, juga dilaporkan dieksekusi. Sumber-sumber Korea Selatan menyebutkan bahwa eksekusi tersebut dilakukan dua bulan setelah ia dipecat atas tuduhan korupsi dan kegagalan menjalankan perintah.
Baca Juga: Dinsos Kabupaten Sukabumi Ajak Masyarakat Pahami Alur Penanganan ODGJ
3. Irak
Eksekusi paling terkenal di Irak terjadi pada tahun 2010 dengan kematian Ali Hassan al-Majid, yang dikenal sebagai "Ali Kimia." Ia dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk serangan gas beracun yang menargetkan wilayah Kurdi pada tahun 1988.
Selama sanksi PBB terhadap Irak pada 1990-an, Ali Hassan al-Majid memegang sejumlah jabatan senior di pemerintahan. Namun, kekuasaannya disalahgunakan untuk kegiatan seperti penyelundupan dan kesepakatan bisnis yang sarat korupsi. Praktik korupsi tersebut menjadi alasan utama di balik pemecatannya sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 1995.
4. Iran
Iran dikenal dengan kebijakan kerahasiaannya yang ketat, sehingga laporan tentang eksekusi pejabat publik jarang tersebar luas. Namun, berdasarkan hukum di negara tersebut, pelanggaran seperti pemalsuan, penyelundupan, spekulasi, atau tindakan yang menghambat produksi oleh pejabat publik dapat dikenakan hukuman mati. Menurut laporan dari Hak Asasi Manusia Iran, ribuan orang diduga telah dieksekusi di negara itu sejak Hassan Rouhani menjabat sebagai presiden pada tahun 2013.
Baca Juga: Masih Ingat Mang Jago Sukabumi? Akhir 2025, Suzuki Rilis Satria Pro dan F150
5. Thailand
Thailand memiliki aturan yang memungkinkan eksekusi terhadap pejabat pemerintah, wakil rakyat, pejabat pengadilan, atau jaksa penuntut yang terbukti menuntut atau menerima suap. Namun, sejauh ini, tampaknya tidak ada pelaku kejahatan tersebut yang benar-benar dieksekusi. Pada Juli 2015, anggota parlemen Thailand mengamandemen Undang-Undang Anti-Korupsi, memperluas cakupan hukuman mati untuk mencakup pejabat asing dan staf organisasi internasional yang terlibat dalam praktik suap.
6. Laos
Setiap warga negara, termasuk pejabat publik, yang secara sengaja mengganggu perdagangan, pertanian, atau aktivitas ekonomi lainnya dengan tujuan merusak perekonomian negara dapat dijatuhi hukuman mati.
7. Vietnam
Di Vietnam, penggelapan dapat dijatuhi hukuman mati jika jumlah yang dikorupsi mencapai 500 juta dong atau lebih (sekitar Rp 300 juta), atau jika tindakannya menimbulkan dampak yang sangat serius. Suap sebesar 300 juta dong atau lebih (sekitar Rp 181 juta) juga dapat dikenai hukuman mati. Selain itu, pejabat yang terlibat dalam perdagangan lintas batas barang-barang bernilai tinggi secara ilegal, serta kasus serius terkait pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran uang palsu, surat utang negara, atau obligasi, juga dapat dijatuhi hukuman mati.
Baca Juga: Bayi Terlantar di Cicurug, Dinsos Sukabumi Koordinasi dengan Provinsi untuk Penanganan
8. Myanmar
Di Myanmar, pelanggaran narkoba yang dilakukan dengan memanfaatkan pengaruh atau kekuasaan sebagai pejabat publik dapat dikenai hukuman mati.
9. Maroko
Maroko menerapkan hukuman mati dalam kasus korupsi, terutama jika melibatkan hakim atau anggota juri yang menjatuhkan putusan. Namun, catatan menunjukkan bahwa eksekusi terakhir di negara ini terjadi pada tahun 1993. Eksekusi tersebut dijatuhkan kepada Mohamed Tabet, seorang komisaris polisi senior yang dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan, termasuk pelecehan seksual, kekerasan, pemerkosaan, penculikan, serta tindakan dan provokasi yang menyebabkan kerusuhan.
10. Indonesia
Di Indonesia, hukuman mati dapat dijatuhkan untuk kasus korupsi yang berdampak besar pada keuangan atau ekonomi negara, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut menyebutkan hukuman mati dapat diterapkan dalam keadaan tertentu, seperti saat negara menghadapi bahaya, bencana alam, krisis ekonomi dan moneter, atau jika pelaku mengulangi tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Siklon Tropis BAKUNG dan Bibit Siklon 93S, Pulau Jawa Merah Potensi Hujan Sedang-Lebat
Eksekusi mati kembali dilakukan di Indonesia pada tahun 2013 setelah moratorium lima tahun berakhir. Pada tahun 2012, tercatat sekitar 130 terpidana mati. Namun, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak wacana hukuman mati, menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat.
Sumber: Tempo.co
