Kabupaten Sukabumi kembali meraih Opini WTP dari BPK RI atas LKPD 2025. Raihan ke-12 kali ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi di bawah kepemimpinan Bupati Asep Japar sukses mempertahankan opini WTP ke-12 kali berturut-turut dari BPK RI.
Pemprov Jabar raih opini WTP ke-15 kali berturut-turut dari BPK RI. Gubernur Dedi Mulyadi soroti keterlambatan Dana Bagi Hasil dari pusat.
Bupati Sukabumi Asep Japar menyambut baik persetujuan dua raperda ini.
Perlunya antisipasi dan penguatan anggaran untuk penanggulangan bencana.
Andreas menegaskan pentingnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Sukabumi mengatakan, prestasi ini adalah buah kerja keras bersama dari seluruh jajaran perangkat daerah hingga DPRD.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP Hadiri Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Audited) TA. 2024 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Raih Opini Wtp Ke 11 Dari Bpk Ri, Bupati" Hasil Kerja Keras Dan Sinergitas Jajaran Pemkab Sukabumi"
Pemerintah Kota Sukabumi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kali secara berturut-turut
Pemkab Sukabumi berkomitmen untuk menguatkan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah agar bisa kembali raih opini WTP.
Dalam rapat Banggar membahas LPPA TA 2022, DPRD apresiasi Pemkab Sukabumi raih opini WTP sembilan Kali berturut-turut.
Pencapaian ini menunjukkan Kota Sukabumi sudah sembilan kali berturut turut memperoleh opini WTP dari BPK.
