DPRD Kabupaten Sukabumi mengingatkan Pemkab Sukabumi agar tetap menerapkan aturan kewajiban melampirkan ijazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) sebagai salah satu syarat masuk jenjang SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan air tanah dapat berujung pada sanksi berat, bahkan ancaman pidana jika terbukti merusak lingkungan.
DPRD Sukabumi mengingatkan masyarakat maupun pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah agar memperhatikan dan menaati Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keberadaan pabrik yang belum mengantongi izin lengkap maupun yang masa berlaku izinnya telah habis di wilayah Kabupaten Sukabumi dinilai masih cukup banyak
Organisasi kepemudaan hasil bentukan kelompok Cipayung pada 23 Juli 1973 itu memiliki dua kepengurusan berbeda yang sama-sama mengklaim sebagai DPD KNPI Kabupaten Sukabumi yang sah.
Jalil juga mengingatkan potensi dampak yang ditimbulkan dari keberadaan pabrik lokasi, mulai dari kemacetan, limbah dan kepadatan penduduk serta serapan tenaga kerja tersebut.
Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kabupaten Sukabumi yang telah ditetapkan melalui SK Bupati sejak Juli 2025 mendapat kritik dari Anggota DPRD, Jalil Abdillah.
Rencana tersebut merujuk pada Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 143/PMD.01/DPMDesa tentang Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak secara Elektronik/Digital.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Demokrat menegaskan sikap menolak wacana penggabungan sebagian wilayah kabupaten ke Kota Sukabumi.
Dalam kesempatan tersebut, warga memanfaatkan momen tatap muka untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi dan keluhan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi meminta pemerintah pusat segera menurunkan peraturan terkait mekanisme pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa
Pembangunan tempat wisata camping ground di Bukit Panenjoan, Desa Tenjojaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi menjadi sorotan publik
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi, Jalil Abdillah, melaksanakan reses ke-2 tahun sidang 2025 di Aula Kantor Desa Warnajati
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dan DPMPTSP kunjungan kerja (Raker) bahas Harmonisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Jalil Abdillah, saat ini tengah berkeliling di sejumlah kecamatan yang ada di Daerah Pemilihan III. Hal tersebut dilakukannya dalam rangka kegiatan reses I tahun 2025.
Tingkat kehadiran masyarakat dalam Pilkada Sukabumi yang digelar pada 27 November 2024, pekan lalu, mendapat sorotan dari berbagai pihak. Mereka menilai partisipasi pemilih yang berada dibawah 60 persen dianggap janggal.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Jalil Abdillah menyoroti masalah keterlambatan penggajian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini menjadi perbincangan. Ia pun mengaku terkejut dengan informasi tersebut.
Jalil Abdillah, S.IP, adalah anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Pria kelahiran Cianjur 14 September 1979 itu setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Cianjur, kemudian pendidikan menengah di Kota Sukabumi.
Mayoritas perusahaan perkebunan di Kabupaten Sukabumi belum mengoptimalkan lahan yang mereka kelola, dari luasan lahan yang masing-masing perusahaan miliki sesuai izin, belum semua lahan digarap secara produktif.
KPU Kabupaten Sukabumi akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon bupati-wakil bupati pada Senin, 23 September 2024, besok. Pengundian nomor urut tersebut sebagai bagian tahapan Pilkada Kabupaten Sukabumi.
